Oktober, Tiket dan Pajak Bandara Mulai Disatukan

Reporter

Selasa, 4 September 2012 05:52 WIB

Dua calon penumpang menyelesaikan pengurusan bebas fiskal di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta,(1/1). Mulai 1 Januari 2009, pemerintah menerapkan bebas fiskal luar negeri bagi calon penumpang angkutan udara yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (

TEMPO.CO, Jakarta-- Rencana pemerintah untuk menyatukan pembayaran pajak bandara dengan tiket pesawat mulai bulan ini terpaksa ditunda. Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Tri Sunoko, metode tersebut bakal dijalankan pada Oktober 2012 setelah beberapa masalah bisa diselesaikan. "Molor sebulan karena prosesnya tak mudah," kata dia seusai rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Senin 3 September 2012.

Beberapa hal yang harus diselesaikan, kata Tri, ialah pendaftaran metode penyatuan pajak dan tiket pada Organisasi Penerbangan Dunia (International Air Transport Association/IATA). Pendaftaran ini mutlak dilakukan karena akan diberlakukan pada beberapa penerbangan internasional. "Prosesnya mungkin memakan waktu 14 hari hingga satu bulan," ujarnya.

Persiapan matang juga harus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai maskapai penerbangan pertama yang menerapkan metode ini. Tri mengatakan, Garuda Indonesia telah meminta waktu hingga akhir September 2012 untuk merampungkan persiapan.

Ia pun mengatakan sudah menyepakati mekanisme pembayaran pajak bandara dengan Garuda. Sebelumnya, kata Tri, sistem penyatuan tiket dengan pajak sudah pernah dilakukan, tapi masih menggunakan cara manual. "Sehingga belum berhasil dan menemui berbagai kendala," katanya.

Rencana penyatuan pembayaran pajak bandara dengan tiket pesawat diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan pada bulan lalu. Ia mengatakan sistem baru itu berlaku mulai 1 September 2012. Dahlan juga mengimbau maskapai penerbangan lainnya agar segera mengikuti metode tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia, Pujobroto, mengakui penyatuan pembayaran pajak bandara dengan tiket pesawat harus menunggu penyesuaian sistem dengan IATA. Ia menargetkan metode baru itu bisa dilaksanakan pada 28 September mendatang.

MARIA YUNIAR | DIMAS SIREGAR

Berita Ekonomi Populer:
Tekad Dahlan Iskan: BUMN Nomor 1 di Asia Tenggara

Dahlan Iskan Siap Hidupkan 4 Proyek Vital Aceh

Jalur Ganda Kereta Api Sudah Tersambung di Empat Titik

Bentoel Raih Pinjaman Rp 2 Triliun

Importir Ponsel Dilarang Jual Langsung ke Ritel

Harga Pertamax Naik, BPH Migas Waspada

Berita terkait

7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?

Baca Selengkapnya

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.

Baca Selengkapnya

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.

Baca Selengkapnya

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.

Baca Selengkapnya

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.

Baca Selengkapnya

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

Baca Selengkapnya