Lelang Proyek Potensial Menumpuk di Akhir Tahun  

Reporter

Jumat, 31 Agustus 2012 13:40 WIB

Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangunsubroto. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan hingga paruh pertama tahun 2012 masih banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang belum memproses lelang terhadap paket kegiatan (proyek) yang tersedia.

"Pengadaan lelang tidak dilakukan hingga tengah tahun menandakan warning, terutama untuk paket konstruksi. Ada potensi menumpuk di akhir tahun," ujar Kuntoro ketika ditemui di kantor UKP4, Kamis, 30 Agustus 2012.

Kuntoro melanjutkan, hingga Juni 2012, tercatat sudah ada 25 kementerian dan lembaga yang proses pengadaan lelangnya di atas 60 persen, 37 K/L masih di bawah 60 persen, dan 25 K/L tidak jelas status proses pengadaan lelangnya.

Kuntoro menambahkan, di antara puluhan K/L, ada lima yang tingkat proses pengadaan lelangnya bagus. Adapun kelima K/L tersebut adalah Badan Kepegawaian Negara (100 persen), Badan Pengusahaan Batam (94 persen), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (81,5 persen), Kementerian Pekerjaan Umum (79,6 persen), dan Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (67,3 persen).

"Kementerian PU memang salah satu kementerian yang performanya bagus. Banyak hal dan tugas berjalan di sana," Kuntoro memuji.

Hingga Juni 2012, UKP4 mencatat secara keseluruhan sudah ada 61.522 paket belanja yang sudah dilelang. Namun, masih ada 53.597 paket yang seharusnya dilelang pada masa tersebut belum terlelang. "Ini bukan gambaran yang menggembirakan. Harus segera didorong percepatannya," ujar Kuntoro

ISTMAN MP

Berita terkait

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

29 Juli 2023

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

1 November 2022

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

11 Oktober 2022

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah

Baca Selengkapnya

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

2 Maret 2022

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.

Baca Selengkapnya

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

18 Agustus 2021

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

18 Agustus 2021

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

17 Juli 2021

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

17 Mei 2017

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

17 Mei 2017

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.

Baca Selengkapnya

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

25 Januari 2017

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

Wacana pembubaran KASN melalui revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya