TEMPO.CO, Jakarta - Pengembangan monorail untuk melayani transportasi warga DKI Jakarta, tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, mengatakan pembangunan proyek monorail menggunakan dana konsorsium. Adhi Karya perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek tersebut.

"Kami menggunakan dana konsorsium, jadi tidak menggunakan APBD,"ujar Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, saat dijumpai dalam halal bihalal di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada Senin 27 Agustus 2012.

Kiswo mengatakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk proyek itu sekitar Rp 3,7 triliun. "Ini murni dana sendiri dan ada juga dari utang," ujarnya. Namun Kiswo tidak merinci sumber utang yang dimaksud.

Namun dalam realisasinya, Adhi Karya masih menunggu hasil Pemilukada Jakarta putaran ke dua. Sebab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator terkait proyek monorail ini.

"Kalau membicarakan sekarang, tidak etis," kata Kiswo.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI, Fauzi Bowo menolak rencana pembangunan tersebut. Fauzi mengatakan proyek terdahulu di Jakarta, rute Senayan-Kuningan, dinyatakan berhenti karena dianggap tidak layak. Sebagai gantinya akan dibuat proyek bus layang (elevated bus) dengan memanfaatkan tiang-tiang pancang monorail yang sudah dibangun.

Kiswo membantah penolakan tersebut. Ia mengatakan penolakan dilakukan pada usulan pertama. Sebab dalam usulan itu, monorail tidak menjalankan sistem feeder. Sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mencapai tempat tujuan, karena harus berganti alat transportasi. Pada usulan yang ke dua, monorail menggunakan sistem feeder.

Adapun komponen dasar yang digunakan untuk membuat gerbongnya merupakan buatan Indonesia. "Kami bekerja sama dengan PT INKA untuk pembuatan komponennya, serta LEN untuk instalasi listriknya," Kiswo mengatakan.

Kiswo mengatakah, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menyambut baik usulan yang dibuat Adhi Karya.

SATWIKA MOVEMENTI