TEMPO.CO, Jakarta: Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani meminta pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, sebagai syarat mutlak untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi sampai level 6,8 persen pada 2013 depan.
“Harus ada jaminan semua proyek infrastruktur, minimal yang sudah ditetapkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan, terlaksana,” kata Aviliani, Senin 20 Agustus 2012. Jika semua proyek di masterplan terwujud, kata Aviliani, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menderu di atas level 7 persen per tahun.
Yang jadi kendala, kata Aviliani, adalah pendanaan. Pemerintah hanya menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp 188 triliun dan belanja modal sebanyak Rp 193 triliun pada APBN 2013. Ini lebih kecil dari belanja subsidi yang mencapai Rp 316 triliun.
“Karena itu, sektor swasta dan BUMN harus membantu dengan berinvestasi di bidang infrastruktur,” katanya. Tanpa pengembangan infrastruktur, Aviliani tak yakin target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen bisa tercapai. “Tanpa infrastruktur, kita hanya bakal mengandalkan pasar domestik,” katanya.
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
