TEMPO.CO, Jakarta: Pemerintah mendorong dua perusahaan pertambangan besar yang dikuasai asing, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, untuk segera melepas sebagian sahamnya ke publik dengan mekanisme initial public offering (IPO).
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, penawaran saham perdana di bursa efek dalam negeri ini penting agar keuntungan dari perusahaan pertambangan asing ini bisa dirasakan oleh investor Indonesia. "Kalau mereka IPO di luar negeri, mereka juga harus IPO di dalam negeri dong," ujar Hatta di sela open house di kediamannya, Jakarta, Ahad 19 Agustus 2012.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengaku IPO perusahaan pertambangan besar di Indnesia baru bisa dilakukan setelah rampungnya proses renegosiasi yang sekarang sedang berlangsung. Menurut Hatta, Presiden Yudhoyono menekankan agar semua jajaran pemerintah menyukseskan amanat Undang-Undang untuk renegosiasi kontrak pertambangan. Diharapkan pemerintah akan dapat bagian lebih besar dari royalti, luas lahan, hingga divestasi.
Hatta menilai renegosiasi memang bukan perkara mudah. Akan ada perhitungan yang cukup alot dan lama untuk itu. "Misalnya soal permintaan pemerintah agar dapat royalti 10 persen. Masak mereka sudah bertahun-tahun menggarap hasil bumi Indonesia, kita diam saja," kata Hatta.
Dia pun menganggap tindakan perusahaan yang menggarap hasil bumi Indonesia tetapi malah melakukan IPO di luar negeri, sebagai hal yang janggal dan mencurigakan. "Juga sangat tidak adil kalau mereka semua IPO di luar. Kalau IPO di sini, di samping bisa memperkuat pasar modal Indonesia, masyarakat juga bisa menikmati dividen dari saham pertambangan," kata Hatta.
