TEMPO.CO, Jakarta -- Menurunnya produksi minyak bumi membuat pemerintah mulai memperhitungkan produksi gas bumi dalam RAPBN 2013. Pada 2013, lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1,36 juta barel setara minyak per hari.
"Pemerintah juga akan menggunakan lifting gas, sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato RAPBN 2013 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2012.
Dalam postur RAPBN 2013, pendapatan dari gas bumi ditargetkan mencapai Rp 48,6 triliun atau naik 2,5 persen dari pendapatan gas pada APBN-P 2012 Rp 47,4 triliun. Sementara itu pendapatan dari minyak bumi pada 2013 diperkirakan hanya mencapai Rp 120,91 triliun.
Jumlah ini turun 19,84 persen dari target APBN-P 2012 yang mencapai Rp 150,84 triliun. Hal ini disebabkan proyeksi lifting minyak bumi pada 2013 hanya 900.000 barel per hari, turun dari target APBN-P 2012 sebanyak 930.000 barel per hari.
Sebelumnya pihak Badan Pelakasana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan produksi minyak bumi pada 2013 akan mencapai titik terendah. Penurunan ini disebabkan oleh faktor alami karena kebanyakan sumber minyak di Indonesia telah berproduksi selama lebih dari 20 tahun.
Produksi minyak bumi pada 2014 diharapkan akan bergerak naik lagi dan mencapai 1 juta barel per hari. Peningkatan produksi ini akan terjadi jika Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur bisa mencapai produksi 165.000 barel per hari.
BERNADETTE CHRISTINA
Berita lain:
Dirjen Pajak : Kami Tahu Jaringan Mafia Pajak
Calon Investor Bank Mutiara Tak Punya Uang
Presiden SBY: Era Pangan Murah Berakhir
Menteri Agus Mutasi 16 Pegawai Pajak
Laba Bersih Bumi Resources Terjun Bebas
Pemerintah Akan Tertibkan Minimarket Berjaringan
Berita terkait
Tekan Harga, BPH Migas Tak Masalah Tarif Iuran Gas Pipa Dihapus
18 Februari 2020
BPH Migas menyatakan siap bila tarif iuran gas pipa dihapus untuk menekan harga gas industri.
Baca SelengkapnyaRevisi Skema Gross Split, Arcandra Tahar Jelaskan Insentif Baru
8 September 2017
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mensosialisasikan regulasi baru tentang skema bagi hasil kotor (gross split) minyak dan gas bumi.
Baca SelengkapnyaMenteri Jonan Heran dengan Tarif Tol Pipa Gas
3 Mei 2017
Menurut Jonan, distribusi gas seharusnya seperti jalan tol bagi kendaraan bermotor, yang tarifnya tetap setiap mobilnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Sinyal Hapus Pajak Migas
1 November 2016
Pemerintah membuka opsi untuk menghapuskan pajak kegiatan hulu minyak dan gas, guna menekan harga gas untuk industri.
Baca SelengkapnyaSKK Migas Keberatan atas Pemangkasan Cost Recovery
20 Oktober 2016
Amien menyebutkan, jika cost recovery dipotong, itu sama saja dengan memotong investasi yang bisa berdampak buruk.
Baca SelengkapnyaMenteri Darmin: Sektor Migas Harus Jadi Industri Prioritas
25 Mei 2016
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan berupaya memberikan perhatian pada sektor migas.
Baca SelengkapnyaSKK Migas: Jatah Gas Pasar Domestik Tak Terserap
2 November 2015
SKK Migas menyatakan masih banyak alokasi gas untuk pasar domestik yang tidak terserap.
Baca SelengkapnyaPerumusan Perpres Tata Kelola Gas Masih Alot
23 Oktober 2015
Badan penyangga hanya bertugas mengumpulkan gas dari semua
lapangan untuk kebutuhan domestik.
SKK Migas Akan Potong Rantai Perizinan Investor Migas
30 September 2015
SKK Migas akan memangkas panjangnya rantai perizinan bagi KKKS atau investor Migas yang masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPetrolium Fund Sebaiknya Tidak Untuk BBM
18 September 2015
Petrolium fund harus digunakan untuk kegiatan produktif.
Baca Selengkapnya