TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmani mengaku sudah mengetahui jaringan oknum mafia Pajak yang kerap bermain. Ia menyatakan tinggal menunggu bukti untuk menangkap para oknum tersebut.
"Kami sudah tahu jaringannya. Tapi memang hanya segelintir orang, butuh bukti," kata Fuad seusai acara pelantikan 16 pejabat eselon II Pajak, di kantor pusat Ditjen Pajak, Kamis, 16 Agustus 2012.
Fuad meminta agar masyarakat ikut membantu lembaganya dalam memberantas mafia pajak. Dia mengaku kerap mendapatkan laporan adanya oknum di lembaganya dari masyarakat. Fuad juga menegaskan tidak akan mengurangi intensitas dalam melakukan penertiban oknum pegawai pajak.
"Masyarakat jangan berhenti membantu. Pokoknya kalau ada yang nakal, kami tangkap. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian akan terus dilakukan," katanya.
Citra Direktorat Jenderal Pajak terus tercoreng menyusul ditangkapnya beberapa oknum mafia dalam lembaga itu. Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, dan Tommy Hendratno merupakan beberapa yang berhasil ditangkap karena menerima suap.
Fuad menyatakan para oknum itu sebenarya hanya sebagian kecil dari total 32 ribu pegawai pajak. Menurut dia, mafia pajak bukan hanya ada di lingkungan lembaganya, tapi juga ada di oknum wajib pajak yang melakukan menyuapan. "Banyak WP yang nakal dan mengelabui kita agar tidak membayar pajak. Makanya, mereka juga harus ditangkap," katanya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembenahan untuk meyakinkan publik jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan profesional. Ia menyatakan Dirjen Pajak harus berani melakukan perbaikan sistem.
"Yang tidak benar dan melakukan pelanggaran harus ditindak. Upaya itu akan terus dilakukan sepanjang periode," kata Agus.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita lain:
Pemalsuan Uang Semakin Canggih
Calon Investor Bank Mutiara Tak Punya Uang
Dirjen Pajak : Kami Tahu Jaringan Mafia Pajak
Presiden SBY: Era Pangan Murah Berakhir
Lagi, Bank Mutiara Gagal Terjual
Laba Bersih Bumi Resources Terjun Bebas
Berita terkait
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak
3 Desember 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK
4 Oktober 2018
Anak buah Sri Mulyani tertangkap tangan oleh KPK.
Baca SelengkapnyaOknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta
17 April 2018
Polisi menangkap pegawai pajak yang kedapatan memeras wajib pajak Rp 700 juta.
Baca SelengkapnyaEks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang
1 Agustus 2017
Handang Soekarno sebelumnya meminta untuk ditahan di Lapas Kelas 1A karena sudah lama berpisah dengan istri dan tiga anaknya.
Baca SelengkapnyaSuap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil
24 Juli 2017
Dalam vonis terdakwa suap pajak Handang Soekarno, majelis hakim menyebutkan peran ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.
Baca SelengkapnyaSuap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui
24 Juli 2017
Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada Handang Soekarno dibanding tuntutan jaksa KPK.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak
11 Juli 2017
Tiga negara yang dikenal sebagai suaka pajak, yakni Singapura,
Hong Kong, dan Swiss, siap bekerja sama.
KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak
10 Juli 2017
Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta terdakwa suap pajak Handang Soekarno untuk menyampaikan secara jujur pihak yang dinilai sebagai pelaku utama.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...
10 Juli 2017
Terdakwa kasus suap pajak, Handang Soekarno, membantah dirinya merupakan inisiator terjadinya pertemuan antara PT EKP dan pejabat Ditjen Pajak.
Baca Selengkapnya