Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama buruh PT BOMAR saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (14/7). Mereka mengecam tindakan manajemen yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tiga oranga anggota serikat buruh indonesia yang telah melakukan kasi mogok kerja. TEMPO/Fahmi ALi
TEMPO.CO , Jakarta - Kelompok buruh mengancam akan mengerahkan satu juta orang untuk melakukan aksi mogok setelah Lebaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah.
Kelompok buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) ini menuntut dihapuskannya sistem outsourcing yang tidak sesuai undang-undang dan penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 86 buah.
“Kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa kami tidak main-main,” kata salah satu presidium MPBI Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2012. Ia mengatakan aksi mogok itu akan dilakukan di 14 kabupaten dan kota padat industri.
Organisasi yang merupakan gabungan dari beberapa serikat buruh ini menamai tuntutannya dengan akronim Hostum, yang artinya ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah’. Said mengatakan, pihaknya memberi waktu pada pemerintah sampai akhir September untuk memenuhi tuntutan buruh.
Said dan kelompoknya tidak bisa menerima Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 tahun 2012 yang menetapkan jumlah komponen KHL sebanyak 60 buah. Mereka tetap pada tuntutannya bahwa komponen KHL minimal berjumlah 86.
Said mengatakan, pihaknya juga terus menuntut agar ada moratorium ijin outsourcing mulai September 2012 dan segera mencabut ijin perusahaan yang memberlakukan outsourcing tidak sesuai undang-undang.
Menurut Said, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 yang diterbitkan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai outsourcing tidak memiiliki sanksi yang jelas. Oleh karena itu, Said menuntut agar menteri segera membuat peraturan baru yang dengan jelas melarang praktik outsourcing yang tidak sesuai undang-undang. “Dengan peraturan menteri, sanksinya akan jelas, yaitu pencabutan ijin,” katanya.
Said juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan aksi represif terhadap buruh saat melakukan mogok. “Jangan sampai aksi damai kami ternodai,” ujarnya.
Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS
3 Mei 2021
Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Kelompok Wirausaha Baru Ecoprint Sekar Langit Bajong di Purbalingga yang menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
