TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menemukan 1.000 transaksi mencurigakan dari 10 anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala PPATK, M. Yusuf, menyatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan temuan itu kepada pihak penyidik.
"Hasil itu dari 2.000 lebih transaksi yang kami teliti. Kami mendapatkan temuan baru transaksi mencurigakan dari 10 orang anggota Badan Anggaran DPR," kata M. Yusuf, dalam konferensi pers di kantor PPATK, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2012.
Menurut Yusuf, nominal transaksi yang dilakukan para anggota Banggar tersebut bervariasi mulai Rp 100 juta hingga Rp 3 miliar. Bahkan ada juga jumlah transaksi yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar. "Transaksinya kas, sangat riskan. Sifat ini yang kami jadikan referensi bahwa ada yang perlu didalami," katanya.
PPATK menilai transaksi mencurigakan dari sepuluh anggota Banggar tersebut terindikasi pidana. Bahkan tanpa menyebut nama, Yusuf menyatakan beberapa pihak sudah mengakui indikasi tersebut. "Total yang kami laporkan ada 20 lebih anggota Banggar. Yang kemarin ribut-ribut sama Wakil Menteri Hukum dan HAM serta KPK juga sudah kami kirim (laporkan)," kata Yusuf.
Dalam kesempatan itu, Yusuf meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menangani kasus tersebut. "Saya harap KPK sudah mulai menggunakan UU TPPU khususnya pasal 5. Ini untuk membantu proses pembuktian dan memberikan efek keadilan," katanya.
BI Masih Uji Coba Rupiah Digital, Pengamat: Permudah Pelacakan Transaksi Korupsi
2 Maret 2024
BI Masih Uji Coba Rupiah Digital, Pengamat: Permudah Pelacakan Transaksi Korupsi
mplementasi rupiah digital memberikan kemudahan dalam menelusuri transaksi. Salah satu hal menariknya adalah kemudahan melacak transaksi hasil korupsi.
