TEMPO.CO, Jakarta - Belajar dari kasus tersangka korupsi Neneng, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia berusaha mengantisipasi modus serupa dari para koruptor di Indonesia. Ketika ditangkap KPK, Neneng, istri mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, diduga hendak memindahkan seluruh aset dan kekayaannya ke Malaysia.
Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjelaskan, modus ini ditengarai berulang karena Malaysia sedang gencar mempromosikan program “rumah kedua”. Lewat program itu, warga negara asing bisa membeli rumah dengan harga minimal Rp 700 juta dan mendapatkan kartu tanda penduduk di sana. "Kami berangkat dari kasus Neneng dan dua warga negara Malaysia yang kemarin tertangkap, yang diduga mencoba mengalihkan aset. Kami harus melakukan pencegahan sedini mungkin," ujar Agus, Ahad, 22 Juli 2012.
Dalam rangka itulah, PPATK bertemu dengan delegasi Malaysia di sela-sela acara "Asia-Pacific Group on Money Laundering Annual Meeting 2012" di Brisbane, Australia, pekan lalu. “Kami juga membahas jasa pengiriman uang, money changer, dan teroris," kata Agus.
Dalam pertemuan itu, Agus meminta pihak Malaysia menelusuri latar belakang warga Indonesia yang akan membeli rumah di sana. "Terutama untuk pejabat, politikus, dan orang yang diduga terlibat korupsi. Harus ditelusuri dari mana asal uangnya. Jangan mudah dikasih permanent resident.”
Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mendukung langkah PPATK. Dia meminta agar kerja sama pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan antara Indonesia dan Malaysia, tapi juga negara-negara tetangga ASEAN lainnya.
“PPATK bisa kerja sama dengan Thailand, Kamboja, dan Vietnam, misalnya, yang bisa menjadi sasaran koruptor Indonesia untuk melarikan asetnya ke sana. Apalagi hukum di ketiga negara itu tak seketat negara lainnya, seperti Singapura,” ujarnya ketika dihubungi.
