TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Muqowwam meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. "Sebaiknya pemerintah melakukan diskusi publik untuk mendapatkan gambaran program yang tepat," kata dia pada Kamis malam, 19 Juli 2012.
Menurut Muqowwam pengembangan kawasan selat sunda bisa dilakukan tanpa harus membuang anggaran yang besar untuk membangun jembatan. Pada awalnya kata dia biaya pembangunan jembatan tersebut yang diusulkan sebesar Rp 84 triliun.
Muqowwam mengatakan pada saat itu pemerintah masih mempertimbangkan besarnya biaya pembangunan jembatan. Hanya saja sikap pemerintah saat ini berubah dan cenderung sepakat dengan pembengkakan biaya.
Biaya pembangunan jembatan yang rencananya digarap oleh PT Graha Banten Lampung Sejahtera tersebut membengkak hingga Rp 150 triliun. Bahkan untuk biaya studi kelayakan jembatan tersebut menelan biaya hingga Rp 3 triliun.
Muqowwam mengatakan untuk uang sebesar itu bisa dialokasikan untuk membeli 100 buah Kapal Roro. "Tentunya hal ini lebih bermanfaat karena bisa menjawab masalah pengangguran," kata dia.
Menurut Muqowwam jika pemerintah ingin mengembangkan kawasan selat sunda lebih baik, dia menyarankan supaya fokus membenahi pelabuhan yang ada di sana. Dia mengatakan langkah tersebut lebih bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
SYAILENDRA
Berita terpopuler lainnya:
Angelina Sondakh Menikah di Rutan KPK?
Hati-hati Gunakan Kata ''Butuh'' di Malaysia
Akbar: Pemecatan Kalla Bisa Blunder
Anak Surabaya Ini Dikontrak Klub Liga Spanyol
Ini Model Prancis Yang Temani Balotelli
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
10 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya