Dirjen Pajak Tahu Anak Buahnya Dikuntit KPK

Reporter

Editor

Jumat, 13 Juli 2012 21:57 WIB

ki-ka : Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Deputi Penindakan Iswan Helmi, dan direktur Penyidikan KPK, Warih Sadono dalam konferensi pers di Komisi Pemberntasan Korupsi, Jakarta, Jumat (13/07). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengakui penangkapan salah satu anak buahnya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bogor berinisial AS yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Legenda Wisata Cibubur memang benar pegawainya. baca : Kepala Kantor Pajak Bogor Sudah di Kejaksaan Agung

Fuad menjelaskan pengincaran petugas pajak ini oleh KPK sudah ia ketahui sejak 2 minggu lalu. Menurut mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, identitas si petugas pun sudah ia ketahui, “Dia kepala kantor di sini,” ujar Fuad ketika dijumpai di Kementerian Keuangan, Jumat, 13 Juli 2012.

Sayangnya, Fuad belum mengetahui secara rinci soal nilai pemberian suap yang diberikan oleh si pengusaha kepada anak buahnya tersebut. “Saya tidak tahu detailnya, hanya diberitahu sudah ditangkap oleh KPK.”

Selepas dari Kementerian Keuangan, Fuad bergegas menuju gedung komisi antikorupsi. Ditangkapnya salah satu petugas pajak tersebut, katanya, justru berdasar informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Saat ini, Ditjen Pajak memiliki Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur yang memang bertugas untuk bekerjasama dengan KPK untuk memberantas pegawai-pegawai pajak yang nakal. ”Pokoknya kami akan bersih-bersih terus dan tangkap sampai berhenti,” tegas Fuad.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

34 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

37 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya