BPK: Audit Hambalang Rampung Setelah Lebaran  

Reporter

Editor

Jumat, 13 Juli 2012 13:26 WIB

Suasana bangunan dikawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang diperkirakan selesai setelah Hari Raya Idul Fitri. Anggota IV Badan Pemeriksa, Ali Masykur Musa, mengatakan pemeriksaan di lapangan saat ini relatif sudah selesai.

"Tinggal penyusunan dan menghitung dari aspek hukumnya. Mungkin setelah Lebaran," kata Ali ketika ditemui di Jakarta, Jumat, 13 Juli 2012.

Ia mengatakan tim audit investigasi telah melaporkan hasil-hasil temuan mereka di lapangan kepada sidang badan pemeriksa. Namun sampai saat ini tim belum mencapai kesimpulan dari temuan-temuan tersebut. "Temuannya belum bisa kita laporkan, tetapi yang sekarang dikorek dan ditelusuri KPK senapas dengan yang dilakukan BPK.”

Sebelumnya, pada akhir Mei 2012, Ali mengatakan BPK meminta tambahan waktu seratus hari untuk merampungkan audit kompleks olahraga Hambalang, Bogor. Setelah itu, hasil laporan akan diumumkan kepada publik.

Ambruknya bangunan pembangkit listrik dan lapangan indoor di kompleks Hambalang juga ikut diaudit oleh BPK. Bangunan ini ambruk karena tanahnya ambles sedalam 2-5 meter setelah diguyur hujan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Guratno Hartono menjanjikan akan merampungkan rekomendasi terkait proyek Hambalang sebelum akhir Juli. Berdasarkan penyelidikan awal Kementerian pada 29 Mei lalu, tanah Hambalang memang labil.

Namun sebenarnya secara lokasi masih bisa disiasati. Sedangkan secara visual wilayah pembangunan meliputi kemiringan, udara, dan ketersediaan air, cukup memadai.

Mengenai temuan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Surono, dan ahli Geologi, Paulus Raharjo, yang menyatakan kawasan tanah Hambalang labil dan rapuh, pemerintah akan menyelidiki lebih lanjut. Namun rekomendasi mengenai kondisi tanah itu tidak bisa dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya. "Jika diminta, kami akan serahkan penelitian ini pada Badan Litbang Kementerian PU."

Keterlibatan Kementerian PU dalam proyek Hambalang ini bermula dari ambruknya beberapa bagian gedung. Tiga lokasi yang ambruk itu, yakni power house, indoor untuk lapangan teknis, dan bagian jalan. Ketika ambles, pembangunan power house sudah mencapai 80 persen, sedangkan pembangunan indoor lapangan bulu tangkis baru berupa pondasi dan tiang.

BERNADETTE CHRISTINA

Berita Terpopuler

Dahlan Iskan Diburu Ibu-Ibu

Perusahaan Tomy Winata Lanjutkan Studi Selat Sunda

Bertemu SBY, Sri Mulyani Berbahasa Inggris

Bank Dunia Ramal Tiga Skenario Ekonomi Indonesia

Sri Mulyani: Indonesia Bisa Arahkan IMF

Bertemu Sri Mulyani, Hatta Tawarkan Kerja Sama

Bank Dunia : Indonesia Tidak Kebal Krisis Global

Kerjakan Selat Sunda, Graha Banten Undang Investor

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

32 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

36 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

36 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

36 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

36 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

36 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

37 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

40 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

50 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya