Tambang Batu Hijau yang digarap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. [TEMPO/ Supritantho Khafid]
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rahmanto meragukan renegosiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengelolaan pertambangan batu bara yang sedang dilakukan pemerintah akan menghasilkan perubahan substansial. "Saya skeptis, kemungkinan yang terjadi nantinya hanya penyesuaian administrasi," kata Pri, Rabu, 11 Juli 2012.
Pri mencontohkan soal kenaikan pembayaran royalti, yang sampai sekarang pembahasannya berlarut-larut. Padahal, dalam UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tegas disebutkan royalti akan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003. "Basis aturannya sudah ada empat tahun sebelum UU Pertambangan baru, tapi tidak dilakukan sampai sekarang. Ini salah satu indikasi renegosiasi tak akan berhasil," kata Pri.
Selain itu, Pri menilai ada masalah dalam isi UU Pertambangan sendiri. Beberapa pasalnya tidak bisa diterapkan. Misalnya, soal batasan luas tambang yang maksimal 25.000 hektare untuk pertambangan mineral logam dan 15.000 hektare untuk pertambangan batu bara. "Padahal tambang mineral besar butuh 50.000 sampai 60.000 hektare," kata Pri.
Pri menilai UU Pertambangan dibuat tanpa dasar studi akademis yang kuat. “Akibatnya, pemerintah akan sulit bicara dengan pelaku usaha untuk menyesuaikan kontrak mereka dengan undang-undang,” katanya.
Pemerintah sebenarnya hanya punya waktu sampai 2010 untuk renegosiasi. Batas waktu itu sudah lewat dua tahun lalu. Beberapa poin yang sampai kini masih menjadi perdebatan adalah soal luas wilayah tambang, divestasi saham kepada pengusaha lokal, pembayaran royalti kepada pemerintah, kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, dan penggunaan bahan dan jasa pertambangan yang harus dari dalam negeri.
