Munas APHI, Juli 2004

Reporter

Editor

Kamis, 15 April 2004 15:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) akan mengadakan Munas V, Juli 2004. Ini sudah pasti, tidak akan diundur-undur lagi, kata Wakil Sekjen APHI, Agung Nugraha kepada Tempo News Room, Kamis (15/4). Keputusan melangsungkan Munas adalah hasil dari rapat kerja yang berlangsung selama dua hari, yang berakhir hari ini, Kamis (15/4). Dalam raker dibentuk panitia penyelenggara Munas, yang bertugas menetapkan perubahan AD/ART, garis besar organisasi, dan penetapan kriteria calon ketua umum APHI. Panitia terdiri dari seluruh dewan pengurus APHI yang terpilih dalam Munas sebelumnya.Menurut Agung, Munas mendatang didukung seluruh komisi daerah (Komda). Bahkan Komda Kalimantan Timur yang semula hanya setuju Munas luarbiasa, telah berubah mendukung Munas ini.Raker lalu, juga membakukan 'kesepakatan Milenium, yang merupakan tekad pengusaha hutan untuk berusaha tanpa merusak hutan, seperti yang selama ini terjadi. APHI sebagai asosiasi di sektor kehutanan akan berupaya untuk membawa sektor kehutanan ke arah yang lebih baik.Sedangkan perselisihan di APHI hingga saat ini masih belum terselesaikan. Jujur hingga sekarang belum ada kesepakatan antara kedua kubu, tambahnya. Kedua kubu yang dimaksud adalah APHI pimpinan Adiwarsita Adinegoro yang terpilih berdasarkan Munas IV dan APHI pimpinan Sugiono yang terpilih melalui Munas lub, 30 Maret 2004.Perpecahan bermula dari persoalan keuangan yang tidak dilaporkan secara transparan oleh dewan pengurus APHI Pusat yang kepengurusan mereka habis pada 28 Juli 2003 dan tidak segera mengadakan Munas.Mawar Kusuma Tempo News Room

Berita terkait

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

25 Januari 2024

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

10 November 2023

Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya

Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

3 Oktober 2023

Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Jagawana, Petugas yang Selalu Siaga Saat Musim Kebakaran Gunung

28 September 2023

Mengenal Jagawana, Petugas yang Selalu Siaga Saat Musim Kebakaran Gunung

Jagawana dikenal sebagai penjaga hutan yang siap siaga termasuk saat terjadi kebakaran gunung.

Baca Selengkapnya

Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

20 Februari 2023

Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.

Baca Selengkapnya

KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

14 Februari 2023

KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.

Baca Selengkapnya

KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

21 Juli 2022

KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri

Baca Selengkapnya

INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

14 Juli 2022

INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

26 Maret 2022

Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.

Baca Selengkapnya