TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pembuatan studi kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dia menyatakan, sejak perjanjian awal, pembangunan jembatan penghubung Jawa-Sumatera itu tidak dibiayai APBN.
"Kalau APBN, masih banyak biaya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur desa, jembatan yang kecil, jembatan gantung. Desain awalnya non-APBN," kata Hatta di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Senin, 9 Juli 2012
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan agar Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda direvisi. Revisi tersebut berkaitan dengan pembuatan FS yang diusulkan untuk didanai oleh APBN.
Hatta menyatakan usulan tersebut saat ini masih dibahas. Menurut dia, tidak ada yang perlu diperdebatkan terkait hal tersebut. Perpres 86, kata dia, merupakan modifikasi dari Perpres Nomor 67 yang menyebutkan bahwa inisiator proyek tersebut bisa melakukan studi kelayakan atas biaya sendiri dengan mendapatkan pengawasan dan supervisi ketat pemerintah.
Hatta juga menjelaskan jika dalam peraturan presiden tersebut diatur jika pemerintah membatalkan proyek tersebut secara sepihak, maka pemerintah harus mengganti biaya FS nya. "Jadi ada fair di sana," ujar dia.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda
9 September 2021
Hatta Rajasa kembali mengangkat usulan pembangunan Jembatan Selat Sunda ketika membahas soal Jalan Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaFaktor Geologi, SebabTak Dibangunnya Jembatan Selat Sunda
2 Juni 2015
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Kementerian ESDM tidak merekomendasikan pembangunan jembatan Selat Sunda.
Baca SelengkapnyaJembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa
7 November 2014
"Lebih penting jalan Tol Trans Sumatera untuk dibangun. Apalagi kalau menguntungkan masyarakat banyak."
Baca SelengkapnyaJembatan Selat Sunda Batal, Merak Bakal Diperluas
6 November 2014
Masyarakat dinilai lebih memilih penyeberangan laut karena murah.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya
5 November 2014
Kata Menteri Sofyan Djalil, Jembatan Selat Sunda bisa digantikan dengan kapal cepat.
Baca SelengkapnyaJonan: Proyek JSS Digantikan Pendulum Nusantara
5 November 2014
Pendulum Nusantara atau tol laut sesuai dengan visi-misi Kabinet Kerja Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJSS Batal, Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung Mangkrak
5 November 2014
Untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung diperlukan infrastruktur penunjang, salah satunya Jembatan Selat Sunda.
Baca SelengkapnyaJembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia
5 November 2014
Pemerintah Jokowi menegaskan tidak melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
Baca SelengkapnyaMenteri PU Siap Setop Proyek Jembatan Selat Sunda
4 November 2014
Meski siap secara teknis, Menteri Basuki menilai Jembatan Selat Sunda tidak diterima secara politis.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan
3 November 2014
Jembatan Selat Sunda dianggap tidak selaras dengan konsep kemaritiman Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya