TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia menyatakan perusahaan tambang tembaga dan emas raksasa itu siap membahas permintaan divestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Papua. "Kami siap membicarakan hal itu," kata juru bicara Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait kepada Tempo, Ahad 8 Juli 2012 sore tadi.
Saat ini, Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di perusahaan tersebut. Belum lama ini, Freeport sudah menawarkan 9,36 persen saham lagi kepada pemerintah. Sebelumnya saham itu dikuasai PT Indocopper Investama. "Kami sedang menunggu kelanjutan dari permintaan divestasi pemerintah ini," kata Ramdhani.
Menurut Ramdhani, Freeport selalu siap membicarakan renegosiasi kontrak karya mereka, termasuk soal kegiatan operasional perusahaan, rencana ke depan, serta ketentuan-ketentuan lainnya. "Kita harus menemukan solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan aspirasi dan kepentingan nasional dengan kepentingan para investor jangka panjang seperti PT Freeport Indonesia," katanya.
Permintaan pemerintah lain soal pembangunan pabrik pemurnian atau smelter, menurut Ramdhani, sudah dipenuhi Freeport. Perusahaan itu membangun smelter pertama di Indonesia pada 1998 di Gresik, Jawa Timur.
