TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Rabu (7/4) menerima gugatan class action yang diajukan karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Persidangan tadi membacakan penetapan tentang class action karyawan PT DI terhadap pihak direksi," kata kuasa hukum Serikat Pekerja PT DI Lamria kepada Tempo News Room di PTTUN. Menurut Lamria, class action ini digunakan untuk mempermudah proses persidangan. "Kalau memakai prosedur yang biasa akan memakan surat kuasa yang begitu banyak," ujarnya. Class action sendiri, kata Lamria, berdasar pada surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Aturan Class Action. "Yang penting memiliki faktor yang sama," ujarnya. Gugatan class action ini, kata Lamria, akan menuntut pembatalan seluruh putusan P4P yang mengizinkan direksi PT DI melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Hal itu karena prosedurnya tetap cacat," katanya.Sementara itu kuasa hukum yang lain, Dedi Mulyana, menambahkan, selain tuntutan itu dalam gugatan ini juga menuntut agar perusahaan membayar gaji karyawan sejak bulan Januari. Rencananya, kata Dedi, pada 8 April mendatang diharapkan sidang pertama akan digelar. "Kami harus memproses dari 6.651 karyawan, apakah ada yang membatalkan atau tidak terhadap tuntutan itu," katanya. Selain itu, lanjutnya, juga perlu dilakukan publikasi untuk pemberitaan ini agar bisa diketahui masyarakat luas. Muhamad Nafi - Tempo News Room