TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perdagangan, Perindustrian, dan Badan Usaha Milik Negara di Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, memberi waktu dua tahun bagi Menteri Dahlan Iskan untuk membersihkan BUMN dari praktek sogok-menyogok. "Buktikan, lalu hilangkan,” kata Aria saat dihubungi Selasa, 5 Juni 2012.

Menurut Aria, Dahlan sebaiknya lebih fokus pada aksi nyata dalam melahirkan BUMN yang memiliki sistem bersih, baik, dan transparan. "Itu jangan hanya diwacanakan. Itulah tugas kementerian," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Kemarin, setelah bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dahlan mengatakan 70 persen perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi melakukan praktek tak adil, di antaranya main sogok. “Itu hasil survei kecil-kecilan yang kami lakukan beberapa waktu lalu," kata Dahlan.

Survei itu, menurut Dahlan, dilakukan dengan mengedarkan blangko kosong kepada semua pejabat BUMN bidang konstruksi. Mereka diminta mengisi apakah ketika mengikuti tender menggunakan suap.

Dari hasil survei terungkap beberapa perusahaan kontraktor milik negara sulit mendapatkan proyek jika tak terlibat dalam sogok-menyogok. Ada pula permainan melalui subkontraktor yang sengaja dilibatkan untuk mendapatkan keuntungan.

Dahlan pun mengklaim telah menemukan jalan untuk mengatasi permainan proyek di BUMN, di antaranya mengganti direksi BUMN dengan orang yang punya integritas tinggi. Langkah lainnya adalah memastikan BUMN memenangi proyek melalui proses tender yang benar.

Menurut Aria Bima, pemberantasan praktek korup di BUMN tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti direksi semata. Apalagi jika kemudian penunjukan BUMN justru dilakukan secara sepihak oleh Menteri BUMN dengan mengabaikan ketentuan penunjukan direksi melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Seharusnya, kata Bima, Menteri Dahlan juga mengutamakan program restrukturisasi yang mengubah mental karyawan secara keseluruhan. "Mengubah mental itu harus dengan team work."

IRA GUSLINA SUFA