TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak Depertemen Keuangan (Depkeu) untuk segera membahas masalah perpajakan yang dikenakan kepada kontraktor bagi hasil (KPS). Maklum, Departemen ESDM sendiri minta supaya bea masuk dan PPn tidak dipungut lagi, karena sudah masuk dalam komponen bagi hasil KPS dengan pemerintah. "Seharusnya, masalah perpajakan itu dibahas secara interdep. Tapi sampai sekarang belum dilakukan," kata Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM, Iin Arifin Takhyan, di Jakarta, Selasa (16/3). Permintaan penghapusan bea masuk dan PPn terhadap barang migas itu pun sudah diajukan ke Menteri Keuangan lewat surat resmi, beberapa waktu lalu. Tapi, kata Iin, sampai sekarang belum ada jawaban. Padahal, masih diberlakukannya pungutan bea masuk dan PPn terhadap investor yang belum mulai berproduksi oleh Depkeu, dinilai tidak tepat. "Belum produksi, belum menghasilkan apa-apa, kok sudah disuruh bayar. Pugutan itu sudah masuk dalam bagi hasil. Kalu dipungut lagi, berarti KPS membayar pajak dua kali," kata Iin.. Menurut Iin, keputusan yang tah kunjung datang dari Depkeu, itu menjadikan proses penawaran beberapa blok migas oleh pemerintah, tertunda. Padahal, pemerintah segera membuka tender untuk sejumlah wilayah kerja. Sementara, proses penawaran belum bisa dilakukan karena belum ada ketentuan mengenai pola bagi hasil (split) yang tentunya berhubungan dengan soal pungutan itu. Untuk itu, Departemen ESDM masih menunggu keputusan Depkeu soal penyelesaian masalah perpajakan, sehingga tidak terjadi pungutan pajak ganda. Retno Sulistyowati - Tempo News Room