TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran dari PDI Perjuangan Dolfie O.F.P mengatakan dana yang dianggarkan pemerintah untuk Lumpur Lapindo mencapai Rp 7,2 triliun. "Realisasinya sekitar Rp 5-6 triliun, tergantung dampak yang ditimbulkan tiap tahunnya," ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin, 28 Mei 2012.
Anggaran ini, kata Dolfie, diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dana pemulihan bencana untuk wilayah di luar peta terdampak yang menjadi kewajiban PT Lapindo Brantas. Pemerintah mesti ikut membiayai karena tiga tahun lalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan PT Lapindo Brantas tak bersalah dalam peristiwa ini.
"Kalau pemerintah tak menganggarkan, dana pemulihan bencana dari mana?" ujarnya. Ia berharap semburan lumpur cepat usai sehingga anggaran negara tak lagi dibebani untuk menalangi musibah Lapindo. "Anggaran baru dihentikan jika semburan berhenti dan tak lagi memberi dampak bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Pengucuran dana ini membuat pemerintah mengambil alih tanggung jawab PT Lapindo dalam penanganan sosial kemasyarakatan akibat semburan lumpur. Pasal 18 dalam Undang-Undang APBN-P 2012 menyebutkan, bantuan pemerintah tetap dikelola Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Anggaran digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan di luar peta area bencana, seperti Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Anggaran dari negara juga diizinkan mengontrak rumah bagi korban, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi dan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area bencana. Belanja ini hanya diperbolehkan pada sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Siring, Jatirejo, dan Mindi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, uang yang dialokasikan dalam APBN untuk menangani Lapindo menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun tak bisa merinci jumlah anggaran, dana itu digunakan untuk menangani dampak sosial akibat peristiwa itu di luar peta dampak. "Tidak mungkin APBN mengeluarkan dana yang bukan menjadi kewajiban pemerintah," katanya.
Dolfie sebelumnya pernah mengemukakan tidak ada pembagian yang jelas antara beban pemerintah dengan PT Lapindo Brantas selaku penanggung jawab lokasi tersebut. Pembagian beban, katanya, hanya merujuk pada hasil kerja Panitia Khusus Lumpur Lapindo. "Kami tidak tahu berapa persen beban pemerintah dan berapa yang ditanggung swasta,” ujarnya.
M. ANDI PERDANA
Berita terkait
Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah
12 Juli 2019
Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.
Baca Selengkapnya8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar
29 Mei 2014
Warga ingin Bank Jatim mengeluarkan dana talangan.
Baca SelengkapnyaBagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo
14 Desember 2012
Bagir Manan menilai Kasus Lapindo perbuatan melanggar hukum sehingga yang berwenang menentukan soal ganti rugi adalah pengadilan biasa.
Baca SelengkapnyaHarta Bakrie Terkuras Lapindo
29 November 2012
Aburizal Bakrie terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2012 versi Forbes.
Baca Selengkapnya3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan
23 November 2012
Korban lumpur Lapindo menuntut Minarak Lapindo membayar sisa ganti rugi yang mencapai Rp 400 miliar.
Baca SelengkapnyaSidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo
7 November 2012
Pemerintah kabupaten menyiapkan skenario terburuk.
Baca SelengkapnyaLapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura
5 November 2012
Lapindo Brantas Inc (LBI) masih mencari mitra untuk turut mendanai pengembangan industri hulu migas itu.
Baca SelengkapnyaHujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap
5 November 2012
Luberan lumpur di titik P 71-10d dan P 21-22 akan berdampak pada rel kereta api dan Raya Porong. Sementara titik P 33 akan berdampak pada permukiman.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak
14 September 2012
Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Khusairi, meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo
10 September 2012
Tahun 2013 pemerintah menganggarkan Rp 2,236 triliun naik dari tahun ini Rp 1,533 triliun.
Baca Selengkapnya