Konsumen mengisi bahan bakar miyak jenis Pertamax Plus di SPBU khusus Pertamax, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (27/4). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat diminta segera menyelesaikan persoalan kuota bahan bakar minyak di Kalimantan yang berujung pada pemboikotan pengiriman batu bara di Sungai Barito. Pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil pemerintah untuk membicarakan masalah tersebut. “Ini harus segera diselesaikan,” kata Ketua Komisi Energi, Sutan Bhatoegana, Minggu 27 Mei 2012.
Sutan menjelaskan, penambahan kuota BBM bersubsidi yang diminta pemerintah provinsi susah dipenuhi karena butuh waktu lama. “Harus ada APBN Perubahan kedua,” ucapnya.
Kalau dipaksakan, Sutan yakin proses ini akan menimbulkan keriuhan politik. Sedangkan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi harus dilaksanakan dalam waktu dekat.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan pemblokadean terhadap kapal pengangkut batu bara di Kalimantan Selatan adalah gerakan masyarakat. Dia yakin persoalan ini tidak akan berlangsung lama.
Salah satu usulan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menghadirkan BBM RON 90. Angka RON itu dipilih karena harganya di antara BBM bersubsidi dengan nonsubsidi.
Sabtu pekan lalu, sejumlah warga menghadang kapal tongkang pengangkut batu bara yang melintas di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Mereka menuntut tambahan kuota BBM bersubsidi.
Sebelumnya, para gubernur dari empat provinsi di Kalimantan sudah mengadu kepada DPR untuk meminta tambahan pasokan BBM bersubsidi. Minimnya pasokan BBM telah menyebabkan antrean panjang di SPBU.
Tambahan kuota yang diajukan ke DPR adalah sebesar 2,3 juta kiloliter Premium dan 1,3 juta kiloliter solar. Alasannya, potensi permintaan BBM di Kalimantan tahun ini mencapai 3,5 juta kiloliter. Sedangkan kuota untuk Kalimantan hanya 3 juta kiloliter.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budaya pernah mengungkapkan, hingga pekan lalu, realisasi konsumsi BBM bersubsidi (Premium dan solar) di Kalimantan sudah 12 persen di atas kuota. "Di Kalimantan, pertumbuhan kebutuhan luar biasa karena pertumbuhan penduduk akibat migrasi tinggi dan ada BBM PSO yang dipakai sektor pertambangan," kata Hanung.
Secara nasional, realisasi konsumsi BBM bersubsidi per April telah mencapai 14,15 juta kiloliter atau 7,4 persen di atas kuota. Konsumsi BBM bersubsidi tahun ini diperkirakan bisa mencapai 44,1 juta kiloliter, jauh di atas kuota 40 juta kiloliter.
Adapun PT PLN yakin persoalan blokade batu bara di Sungai Barito akan segera selesai. PLN pun menyatakan siap menghadapi terhentinya pasokan batu bara dari Kalimantan. “Skema skenario impor akan diperjelas jika Jawa benar-benar tidak memperoleh pasokan dari Kalimantan,” kata Kepala Divisi Batu Bara PLN Helmi Najamudin melalui pesan pendek kepada Tempo kemarin.
Dia menjelaskan, hingga 25 hari ke depan PLN masih belum mengalami kerugian dari peristiwa blokade batu bara. Persediaan batu bara di setiap PLTU di Jawa cukup untuk kebutuhan 25 hari.
