TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menghabiskan Rp 6 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sejak badan ini berdiri hingga 2003. "Dana operasional ini ada yang terkait dana talangan, konsultan, perasional bayar sewa gedung, listrik, telekomunikasi dan semua sarana," kata Direktur Keuangan, Harry Sukadis di gedung BPPN, Jakarta, Kamis (26/2) Dana operasional ini, lanjut dia, dibayarkan melalui penerimaan bunga dari hasil divestasi, restrukturisasi dan penjualan aset. Dana tersebut disimpan untuk dibungakan, sebelum disetorkan ke pemerintah. "Kita upayakan dibungakan sehingga dapat uang di sana," katanya. Jumlah penerimaan bunga sendiri, kata dia, sekitar Rp 7 triliun. "Gak jauh berbeda dengan pengeluaran operasional. Lebih tinggi sedikit," katanya. Dana bunga ini juga digunakan untuk membayar pesangon karyawan BPPN. Yandi MR - Tempo News Room
Berita terkait
Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019
10 Januari 2024
Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.
Baca SelengkapnyaMengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN
15 November 2023
Tom Lembong resmi menjadi Co-captain dalam tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias AMIN. Seperti apa sosoknya?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair
15 Oktober 2023
Berita terpopuler ekonomi sepanjang Sabtu kemarin, 14 Oktober 2023 dimulai dari PT Reska Multi Usaha (KAI Services) tengah membuka lowongan kerja.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya
27 September 2023
Satgas BLBI memasang plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI dan menyita barang jaminan debitur dengan total perkiraan nilai Rp 111,2 miliar.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka Suara
11 Juni 2023
Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah
8 Desember 2022
Sertifikasi aset dilakukan untuk mengamankan aset negara dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau eks BLBI.
Baca SelengkapnyaPanggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih
22 Agustus 2022
Satgas BLBI yang dipimpin oleh Rionald Silaban sebagai Ketua dan Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah memanggil konglomerat Henry Leo dan Yulianto
Baca SelengkapnyaObligor BLBI Meninggal, Satgas Tetap Kejar Ahli Waris untuk Penuhi Kewajiban
10 September 2021
Satgas akan terus mengejar para pewaris obligor BLBI untuk memenuhi kewajiban.
Baca SelengkapnyaPunya Utang Rp 8,2 T, Ini Daftar Aset Kaharudin Ongko yang Dikejar Satgas BLBI
8 September 2021
Satgas BLBI telah meminta salah satu obligor BLBI, Kaharudin Ongko, untuk mendatangi Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 September 2021.
Baca SelengkapnyaSatgas Terus Kejar Utang BLBI Senilai Rp 110,45 Triliun, Ini Rincian Asetnya
8 September 2021
Satgas BLBI tengah mengejar utang para obligor senilai Rp 110.454.809.645.4567 alias sekitar Rp 110,45 triliun.
Baca Selengkapnya
