TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, menganggap Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PFN) sudah mati sejak dulu. “Bukan koma, sudah mati tapi belum dikubur,” kata Dahlan ketika ditemui di Kantor Kementrian BUMN, Senin 30 April 2012.
Dahlan mengatakan perusahaan film itu sudah bangkrut sejak lama. PFN dinilai tidak bisa bersaing dengan perusahaan film swasta. Jadi, BUMN yang pernah memproduksi film-film dokumenter itu memang seharusnya sudah ditutup atau 'dikubur'.
Sedangkan film-film nasional yang pernah diproduksi PFN akan diarsipkan dan menjadi milik publik. Pilihanya ada tiga, yakni arsip nasional, perpustakaan nasional atau museum nasional. “Tapi saya cenderung ke arsip nasional,” kata mantan Direktur Utama PLN ini.
Saat ini, film-film nasional itu sudah ada di Arsip Nasional. “Kebetulan sekarang barang-barangnya sudah ada disana di arsip nasional, cuma sifatnya baru dititipkan disana nah nanti akan kita serahkan sepenuhnya disana,,” tutur Dahlan. Setelah dititipkan, artinya PFN tidak mempunya kekayaan kebudayaan lagi.
PFN adalah BUMN yang memfokuskan diri pada pembuatan film cerita dan dokumenter. Perjalanan PFN dimulai dengan pendirian perusahaan perfilman oleh Albert Ballink pada 1934. Perusahaan ini bernama Java Pasific Film, namun pada 1936 berubah menjadi Algemeene Nederlands Indiesche Film (ANIF). Setelah berulang kali berganti nama dan status, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988 mengesahkan produsen film itu berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara. Saat ini, PFN terancam ditutup dan mempunyai hutang hingga miliyaran rupiah.
