TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani nota kesepahaman untuk memastikan pasokan gas transportasi pada tahun ini. Kerja sama ini dilakukan antara Kementerian, produsen gas, dan pemerintah daerah terkait.

"Alokasi gas bumi untuk transportasi sebanyak 35,5 standar juta kaki kubik per hari (MMSCFD)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo, Senin, 23 April 2012.

Rinciannya, alokasi gas untuk transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 23,1 MMSCFD dari produsen gas Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, PHE ONWJ, PGN, dan JOBP Talisman.

Alokasi gas sebanyak 10,2 MMSCFD untuk Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo dari produsen PHE West Madura Offshore dan Santos Pty Ltd. Sisanya adalah alokasi sebanyak 2,2 MMSCFD untuk Palembang yang dipasok oleh Pertamina EP dan Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Evita memaparkan komitmen pasokan gas ini merupakan realisasi program diversifikasi bahan bakar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang menargetkan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak hanya menjadi 20 persen pada tahun 2025.

Sampai saat itu, pemanfaatan gas bumi sektor transportasi belum maksimal. "Karena masalah pasokan dan kendala infrastruktur," kata Evita. Oleh karena itu, pemerintah juga mengupayakan pengadaan infrastruktur dengan banyak membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan penyediaan alat konverter untuk angkutan umum dan publik.

GUSTIDHA BUDIARTIE