TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT Pertamina (Persero), Mochammad Harun, menyatakan Pertamina siap melaksanakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi mobil pribadi. "Kami siap, tapi teknisnya kan tergantung pemerintah," ujar Harun, Jumat, 20 April 2012.
Pemerintah berencana membatasi konsumsi mobil pribadi dengan mengkategorikan berdasar kapasitas silinder mesin. Kabar dari Kementerian Perindustrian, yang akan dibatasi konsumsi Premiumnya adalah untuk mobil dengan kapasitas minimal 1.500 cc.
Pertamina, kata Harun, tidak mempermasalahkan putusan apa yang diambil pemerintah selama peraturan dan teknisnya diatur agar mudah dalam sosialisasi dan penerapannya di lapangan.
Pertamina meminta waktu penyesuaian untuk sosialisasi sejak peraturan diterbitkan, yaitu 60 hari untuk penerapan di Jabodetabek dan 90 hari untuk seluruh Jawa dan Bali.
Saat ini, untuk Jabodetabek, dari 760 SPBU yang ada, tersisa 17 SPBU yang belum siap menyediakan Pertamax.
Sementara itu, soal kriteria mesin mobil pribadi yang akan dikenai pembatasan, masih belum diputuskan oleh pemerintah. "Belum diputuskan, sabar," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Wamen: Mobil di Atas 1.500 cc Wajib Pertamax
Larangan Konsumsi BBM Bersubsidi Terbit Mei
SBY: Super Kaya, Jangan Beli BBM Subsidi
Subsidi Energi Caplok Pos Infrastruktur dan Sosial
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
16 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
59 hari lalu
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya