TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempersilakan Keputusan Menteri Nomor 236 Tahun 2011 yang dikeluarkannya untuk diubah. Dia juga memperbolehkan jika ada yang ingin mengubah keputusan itu karena ingin menjadi menteri.
"Kalau ada yang ingin mengubah itu dengan motif ingin menjadi menteri, ya ubah aja," kata Dahlan, Senin, 16 April 2012.
Terkait rencana interpelasi yang diusulkan oleh sebagian anggota Komisi Perindustrian dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dahlan tak mau membahasnya. "Kalau itu, saya no comment," katanya.
Dahlan mengatakan interpelasi merupakan hak DPR. Dia pun menyerahkan semuanya kepada mereka. "Saya serahkan pada DPR. Terserah maunya DPR apa. Yang menganggap itu melanggar undang-undang, silakan," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebagian anggota Komisi VI DPR menggulirkan hak interpelasi terkait keputusan yang dikeluarkan Dahlan. Anggota Komisi VI Fraksi Golkar, Lili Asdjudiredja, mengatakan keputusan Menteri BUMN Nomor 236 Tahun 2011 itu melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. "Keputusan menteri itu melanggar undang-undang, kami ingin bertanya kepada pemerintah," katanya pekan lalu.
Beleid itu salah satunya menyoal pendelegasian sebagian kewenangan dan atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham RUPS kepada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas.
Tidak hanya itu, menteri juga memberikan wewenang kepada jajaran perusahaan, yakni direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas, dan pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian BUMN. Keputusan Menteri itu dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan BUMN.
Sedikitnya ada 22 jenis kewenangan Menteri BUMN yang didelegasikan ke pejabat eselon 1 Kementerian BUMN (sekretaris Kementerian BUMN, deputi teknis, dan deputi bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis). Sementara 14 kewenangan Menteri Negara BUMN didelegasikan/dikuasakan ke dewan komisaris.
Sebanyak dua jenis kewenangan didelegasikan ke direksi BUMN. Kementerian BUMN akan lebih fokus pada hal-hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi BUMN dengan kinerja sangat buruk serta aset-aset BUMN yang tidak produktif dan idle.
NUR ALFIYAH
Berita lain:
Serikat Pekerja BUMN Dukung Interpelasi Dahlan
Dahlan Iskan: Pengusaha Sukses Harus Pernah Ditipu Orang
Cara Dahlan Iskan Tunjuk Direksi BUMN Dikecam
Dahlan Iskan Kumpulkan UKM Korban Penipuan
Menteri BUMN Tidak Tahu Pencopotan Direktur PGN
Dahlan: Rapat BUMN Hanya Direksi dan Komisaris
Dua Direksi Bank BUMN Segera Diganti
Sejak 2005, Kertas Leces Terus Merugi
Pimpinan BUMN Dikumpulkan Hatta di Istana Bogor
Berita terkait
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
2 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
3 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
4 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
5 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
11 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
12 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaKapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
20 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
Baca SelengkapnyaPNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza
23 hari lalu
PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.
Baca SelengkapnyaGaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
30 hari lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran
31 hari lalu
Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.
Baca Selengkapnya