Dahlan Iskan Persilakan Keputusannya Diubah

Reporter

Editor

Senin, 16 April 2012 13:54 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melakukan penjualan langsung e-Toll Card atau kartu prabayar penggunaan jalan tol kepada pengguna Jalan Tol di Gerbang Pintu Tol Cililitan, Jakarta, Senin (16/4). ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempersilakan Keputusan Menteri Nomor 236 Tahun 2011 yang dikeluarkannya untuk diubah. Dia juga memperbolehkan jika ada yang ingin mengubah keputusan itu karena ingin menjadi menteri.

"Kalau ada yang ingin mengubah itu dengan motif ingin menjadi menteri, ya ubah aja," kata Dahlan, Senin, 16 April 2012.

Terkait rencana interpelasi yang diusulkan oleh sebagian anggota Komisi Perindustrian dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dahlan tak mau membahasnya. "Kalau itu, saya no comment," katanya.

Dahlan mengatakan interpelasi merupakan hak DPR. Dia pun menyerahkan semuanya kepada mereka. "Saya serahkan pada DPR. Terserah maunya DPR apa. Yang menganggap itu melanggar undang-undang, silakan," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebagian anggota Komisi VI DPR menggulirkan hak interpelasi terkait keputusan yang dikeluarkan Dahlan. Anggota Komisi VI Fraksi Golkar, Lili Asdjudiredja, mengatakan keputusan Menteri BUMN Nomor 236 Tahun 2011 itu melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. "Keputusan menteri itu melanggar undang-undang, kami ingin bertanya kepada pemerintah," katanya pekan lalu.

Beleid itu salah satunya menyoal pendelegasian sebagian kewenangan dan atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham RUPS kepada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas.

Tidak hanya itu, menteri juga memberikan wewenang kepada jajaran perusahaan, yakni direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas, dan pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian BUMN. Keputusan Menteri itu dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan BUMN.

Sedikitnya ada 22 jenis kewenangan Menteri BUMN yang didelegasikan ke pejabat eselon 1 Kementerian BUMN (sekretaris Kementerian BUMN, deputi teknis, dan deputi bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis). Sementara 14 kewenangan Menteri Negara BUMN didelegasikan/dikuasakan ke dewan komisaris.

Sebanyak dua jenis kewenangan didelegasikan ke direksi BUMN. Kementerian BUMN akan lebih fokus pada hal-hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi BUMN dengan kinerja sangat buruk serta aset-aset BUMN yang tidak produktif dan idle.

NUR ALFIYAH

Berita lain:

Serikat Pekerja BUMN Dukung Interpelasi Dahlan
Dahlan Iskan: Pengusaha Sukses Harus Pernah Ditipu Orang
Cara Dahlan Iskan Tunjuk Direksi BUMN Dikecam
Dahlan Iskan Kumpulkan UKM Korban Penipuan
Menteri BUMN Tidak Tahu Pencopotan Direktur PGN
Dahlan: Rapat BUMN Hanya Direksi dan Komisaris
Dua Direksi Bank BUMN Segera Diganti
Sejak 2005, Kertas Leces Terus Merugi
Pimpinan BUMN Dikumpulkan Hatta di Istana Bogor

Berita terkait

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

3 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

4 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

11 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

12 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

20 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

23 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

30 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

31 hari lalu

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya