TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan memberi modal awal kepada Perusahaan Pengelola Aset Negara yang menggantikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk jangka waktu lima tahun. "Memang, itu jumlah maksimum yang akan diberikan," kata Menteri Keuangan Boediono di gedung parlemen Jakarta, Kamis (12/2).Boediono menegaskan modal yang akan diberikan pemerintah itu merupakan modal kerja. "Untuk membeli aset ini-itu," katanya. Modal untuk lima tahun pertama itu, katanya, tidak akan dipakai untuk keperluan lain selain pembelian aset-aset yang akan dipindahbukukan dari BPPN pada saat ditutup yakni tanggal 27 Februari 2004.Boediono belum bisa menyebut jumlah modal yang direncanakan itu. Alasannya, tim pembentukan PPAN di Departemen Keuangan belum membahas modal awal lembaga baru itu. Tim PPAN kini baru membahas struktur dan administrasinya. Ia berharap saat BPPN ditutup tidak ada kekosongan pengelolaan aset. "Karena itu perlu izin prinsip dari DPR karena waktunya terbatas," katanya kemarin.Namun, kata Boediono, ada kemungkinan modal awal penyertaan itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004. Karena itu selain izin prinsip pembentukan PPAN yang diperlukan dari DPR, pemerintah juga akan mengkonsultasikan rencana pengeluaran dana untuk modal itu. "Jumlahnya belum tahu, nanti akan kami bicarakan," ujarnya.Lembaga baru yang akan dibentuk ini nantinya berada di bawah Departemen Keuangan meski berstatus persero atau Badan Usaha Milik Negara. Rencananya, lembaga ini akan diberi kewenangan merestrukturisasi aset-aset negara lalu diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk dilelang ke publik.Aset-aset yang akan dipindahbukukan dari neraca APBN itu akan dialihkan dengan memakai nilai pasar bukan nilai buku. Alasannya, agar perusahaan baru bisa mengelola aset tanpa khawatir nilainya dihapus buku karena saat transfer memakai nilai buku. Boediono menegaskan aset-aset itu akan diaudit terlebih dulu sebelum dialihkan ke PPAN. Bagja Hidayat - Tempo News Room