TEMPO Interaktif, Jakarta:Anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited (Petral), mengakui adanya piutang macet dalam melakukan investasi di Kamboja. Investasi tersebut dilakukan pada saat Petral masih dikuasai pemilik lama. Direktur Utama Petral Ari H. Soemarno mengatakan, investasi yang gagal dikembalikan tersebut senilai US$ 4,5 juta, terdiri atas US$ 2,4 juta untuk modal membentuk perusahaan dan sisanya berupa piutang ke perusahaan patungan dengan perusahaan Kamboja. "Sampai sekarang belum dapat ditarik kembali dana-dana tersebut," ujarnya kepada Koran Tempo pekan lalu. Menurut Ari, piutang tersebut adalah warisan dari Perta Oil pada 1994, sebelum dibeli Pertamina dan diganti menjadi Petral seperti sekarang. Ketika itu dengan persetujuan direksi Pertamina, Perta membuka kerja sama perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dengan perusahaan asal Kamboja dengan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di negeri tersebut. Sayangnya, kata Ari, sejak 1994 hingga saat ini, investasi tersebut tidak kembali dan piutangnya sulit ditagih. "Orang Kamboja ini agak nakal. Mereka tidak akomodatif kepada kami, karena perlindungan hukum di sana agak parah," ujarnya, selain investasi yang tidak kembali, dia menambahkan, "perusahaan Kamboja itu juga punya piutang ke Perta sebesar US$ 2,1 juta. Total piutang kami kepada mereka US$ 4,5 juta." Namun, dia menolak mengungkapkan nama perusahaan yang menjadi mitranya di Kamboja. Dia menjelaskan, Petral sedang mengupayakan agar piutang kepada perusahaan di Kamboja tersebut bisa kembali. Bahkan, anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak mentah dan hasil kilang itu merencanakan pull out atau hengkang dari Kamboja. "Kami sedang mencari mitra untuk menjual perusahaan patungan itu, termasuk utang kami. Sudah ada beberapa pihak di Kamboja sendiri yang berminat," ujar Ari. Namun, dia menambahkan, faktor politis di negara itu masih tinggi dan di sana gampang terjadi kekerasan. "Kami agak hati-hati juga menjualnya ke perusahaan lokal," katanya. Ari yang baru menjabat sejak akhir November lalu menargetkan, masalah investasi di Kamboja tersebut akan diselesaikan pada tahun ini. Jika masih mengalami sejumlah hambatan, Petral merencanakan mengadukan mitranya ke arbitrase internasional. Tuntutan hukum melalui badan internasional itu dilakukan lantaran upaya diplomatik dengan meminta pertolongan kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tidak membuahkan hasil, karena mitra lokal Petral itu juga mempunyai dukungan politis yang kuat di negerinya. Untuk itu, kata Ari, pihaknya meminta dorongan politis dari Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pemerintah agar membantu menyelesaikannya secara langsung dengan pemerintah setempat. "Situasi di sana kurang bagus. Apalagi mitra lokal kami itu juga sedang menghadapi tuntutan karena masih punya utang di tempat lain," ujarnya. Sebelumnya, sumber Koran Tempo di Pertamina mengatakan, peluang untuk menarik kembali investasi dan piutang kepada perusahaan yang menjadi mitra bisnis Petral di Kamboja, sangat sulit. "Dapat recovery (kembali) 25 persen saja sudah bagus," ujarnya. Di sisi lain, jika tidak segera dilakukan penyelesaian mengenai tagihan investasi dan utang di Kamboja, dapat mengganggu kondisi keuangan Petral. Sebab, tagihan tersebut akan membebani neraca perusahaan tersebut. Petral sebelumnya bernama Perta Oil, perusahaan trading minyak yang sahamnya dimiliki putra bungsu bekas presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, dan Bob Hasan. Bisnis utama perusahaan tersebut adalah memasok kebutuhan minyak mentah dan BBM untuk Pertamina. Namun, sejak 1998, kontrak pengadaan minyak mentah dan BBM melalui Petra Oil dihentikan Pertamina. Maret 2001, semua kepemilikan Hutomo dan Bob Hasan serta Yayasan Dana Pensiun Pertamina di Perra dibeli Pertamina senilai US$ 6 juta. Kini 100 persen saham Petral dimiliki Pertamina. Syakur Usman/Ali Nur Yasin - Tempo News Room