TEMPO Interaktif, Jakarta:Siread Produce, salah satu peternak ayam terbesar di daerah Sukabumi dan Bogor, membantah jika dokumen untuk melakukan impor vaksin dari Cina difaksimile melalui kantornya. Siread mengaku hanya membantu menerjemahkan file transaksi dari bahasa Indonesia ke huruf Cina kemudian diserahkan ke Bio Farma, itupun diketahui oleh Tim 7 yang dibentuk oleh Menteri Pertanian Bungaran Saragih. Bantahan tersebut disampaikan Krissantono, Asisten Presiden Direktur PT Siread Produce, Jumat (6/2).Kami hanya melakukan terjemahan saja, kebetulan di Tim 7 itu Siread punya penerjemah ke bahasa Cina, yakni Mr Lee. Setelah diterjemahkan kami serahkan kembali ke Bio Farma, jadi tidak benar Siread yang melakukan itu sendiri, jelas Krissantono kepada Tempo News Room.Menurut Krissantono, pada akhir Desember 2003 lalu Menteri Pertanian Bungaran Saragih meminta dibentuk tim untuk memantau virus flu burung (avian influenza). Tim ini terdiri dari pemerintah (Direktur Kesehatan Hewan), pengusaha peternakan ayam, perguruan tingi, dan pakar unggas. Setelah mengadakan beberapa pertemuan akhirnya direkomendasikan agar impor vaksin H5N1 segera dilakukan. Negara yang memproduksi vaksin yang dituju yakni Cina, Meksiko, Spanyol, dan Belanda.Kemudian Tim 7 melakukan kunjungan ke pabrik vaksin di Kota Zen Zao dan Ji Nan, Cina, tanggal 15 Januari lalu. Dari hasil kunjungan tersebut disepakati Indonesia akan mengimpor vaksin dari sebuah pabrik di Ji Nan. Lembaga yang direkomendasikan untuk melakukan impor yakni Bio Farma. Alasannya karena Bio Farma milik pemerintah sehingga mudah dikontrol.Bio Farma merupakan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh Tim 7. Karena Siread Produce yang punya penerjemah kami ditunjuk untuk membantu menerjemahkan saja, itupun atas persetujuan Tim 7, jelas Krissantono.Beberapa hal yang pernah dibahas Tim 7, yakni merasa pemerintah lambat dalam menyikapi adanya virus flu burung. Sebenarnya para pengusaha ayam sudah memberitahu adanya virus H5N1 dan mendesak agar segera mengimpor vaksinnya, tetapi karena situasi saat itu menjelang perayaan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, dan akan menimbulkan dampak buruk lainnya, akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut. Bahkan di beberapa daerah serangan flu burung disebut sebagai penyakit ND (tetelo).Tidak menutup kemungkinan waktu itu sudah ada vaksin ilegal yang masuk ke Indonesia. Setelah Tim 7 merekomendasikan impor vaksin kepada pemerintah dan disetujui kami semua lega, kata Krissantono. Deffan Purnama - Tempo News Room