TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang kabinet terbatas menetapkan pesangon yang akan diberikan kepada karyawan BPPN minimal sebesar satu kali Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pesangon akan diberikan kepada seluruh karyawan, tanpa terkecuali. Hal itu dikatakan Kepala BPPN Syafrudin Tumenggung, usai sidang kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Menurutnya, keputusan itu didasarkan pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Presiden Megawati Soekarnoputri memang meminta pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan UU yang ada. Dalam sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Megawati, Kepala BPPN diminta menjelaskan soal pesangon, termasuk isu yang berkembang bahwa total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 500 miliar. Menurut Syafrudin, BPPN hanya ingin mengikuti ketentuan yang ada. BPPN, kata dia, tidak pernah meminta yang lebih dari ketentuan. Ia menjelaskan, BPPN menerima keputusan diberikannya pesangon satu kali Kepmenaker. "Pesangon PT DI ditetapkan dua kali Kepmenaker, sedangkan kami hanya satu kali," ujarnya. BPPN akan segera menghitung dengan tepat, besaran pesangon, seperti diperintahkan sidang kabinet. Dalam sidang, tidak ditetapkan mengenai total anggaran yang disiapkan untuk pesangon. Namun, Syafrudin memastikan total dana yang dibutuhkan tidak akan lebih dari Rp 500 miliar. Bahkan, menurutnya, pesangon jauh lebih kecil dari angka tersebut. Ia justru mempertanyakan isu yang dihembuskan media mengenai dana Rp 500 miliar. "Tidak pernah ada dalam dokumen kami dana sebesar itu," kata dia. Masih menurut Syafrudin, pesangon tersebut, khusus disiapkan untuk karyawan yang akan diberhentikan pada akhir masa kerja BPPN, Februari 2004 ini. Anggaran itu, tidak termasuk pesangon yang telah diberikan kepada karyawan yang berhenti sejak Oktober 2002. "Kalau yang dulu itu memang ada proses tersendiri," ujarnya. Syafrudin mengaku, pesangon memang diberikan juga kepada karyawan yang berhenti sejak akhir 2002. Hal itu dilakukan berdasarkan aturan pemerintah bahwa pesangon harus diberikan bila institusi memberhentikan karyawannya. "Artinya, kalau saya tidak melaksanakan UU itu salah, dan UU mengatakan minimum satu kali," katanya. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menambahkan, angka Rp 500 miliar tidak pernah menjadi pembicaraannya baik dengan BPPN maupun dengan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) lainnya. Sedangkan BPPN, lanjutnya, tidak bisa membuat keputusan tanpa melapor terlebih dulu ke atasannya yaitu Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menko Perekonomian. Retno Sulistyowati - Tempo News Room