TEMPO.CO , Jakarta:Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menyiapkan strategi menyikapi usulan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasi bantuan langsung tunai. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan sebagian besar partai politik setuju kenaikan BBM bersubsidi. “Yang belum sepakat mengenai program bantuan langsung tunai (BLT),” kata Harry saat dihubungi Tempo Rabu 21 Maret 2012.
Harry menilai kenaikan harga BBM bersubsidi lebih mudah diputuskan meski PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura menolak. Ketiga partai itu diperkirakan kalah saat pengambilan keputusan melalui voting. Harry menyatakan kenaikan BBM wajar supaya defisit tak membengkak. “Kalau defisit membesar artinya menambah utang,” kata dia. “Apakah mau PDI Perjuangan dan Gerindra menambah utang?”
Pemerintah berencana menaikan harga bahan bakar minyak per 1 April 2012. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan memberikan program bantuan langsung tunai bagi warga miskin. Program ini kemungkinan akan mendapatkan ganjalan. “Mungkin nanti bakal voting,” kata Harry.
Sumber Tempo di Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan program bantuan langsung tunai usulan pemerintah tak memberikan citra baik bagi partai politik di luar Partai Demokrat.
Sumber Partai Golkar mengklaim perintah pemberian bantuan pada 2008 dan 2009 itu berasal dari Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Golkar. Kalla, kata sumber tadi, meminta Golkar menyusun strategi pemberian BLT satu bulan sebelum pencoblosan. Tujuannya kala itu mengerek suara partai politik, terutama Partai Golkar. “Kami diminta melobi PDI Perjuangan yang masih menolak BLT hingga akhirnya setuju,” kata sang Sumber.
Hasil pemilihan justru berkebalikan. Pemenang pemilu legislatif Partai Demokrat dan perolehan Golkar turun. “Itu artinya BLT menguntungkan Demokrat,” ujar sumber Tempo. Atas dasar itu, sumber tadi mengatakan, membuat partai-partai menolak program bantuan langsung tunai tahun ini.
Partai Golkar akan meminta BLT diberikan pemerintah daerah melalui program infrastruktur. Namun Demokrat menolak dan menginginkan program ini diberikan melalui Kantor Pos seperti program BLT sebelumnya.
Harry membantah alasan penolakan BLT karena citra partai. “Kami menolak karena hitungan pemerintah salah,” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan ini. Ia menanyakan data pemerintah mengenai jumlah kepala keluarga miskin sebesar 18,5 juta. “Data hasil BPS yang dipegang Wakil Presiden Boediono menyebutkan orang miskin 30 juta atau 7,5 juta kepala keluarga.”
Dengan demikian diperlukan BLT sebesar Rp 10 triliun bukan Rp 25,6 triliun. Harry menilai pembengkakan jumlah kepala keluarga miskin perlu dipertanyakan. “Apakah ini ada unsur money politics yang dilegalkan,” katanya.
Partai Golkar, Harry melanjutkan, mengusulkan kompensasi berupa program padat karya melalui pemerintah daerah. “Terutama untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia. Siapa yang memberikan BLT? Harry enggan menyebutkan. “Itu hal teknis silahkan pemerintah yang menentukan.”
Sumber Tempo di PKS menilai logis kenaikan BBM secara ekonomi. Namun PKS mempertimbangkan bentuk pemberian BLT oleh pemerintah. Hasil evaluasi pemberian BLT hanya menguntungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. “Partai koalisi pun tidak mendapatkan simpati dari masyarakat penerima BLT.”
Namun anggota Komisi Energi dari PKS Ahmad Rilyadi membantah pernyataan itu. “Kami masih menolak kenaikan BBM jadi tidak membicarakan BLT,” katanya. Namun Irel—sapaannya—tak menjamin sikap tersebut akan dipertahankan hingga voting. “Namanya politik bisa berubah nanti,” kata dia.
Sumber Tempo mengatakan PKS bakal menyetujui kenaikan BBM jika pemberian BLT dilakukan melalui Kementerian Sosial. Saat ini Salim Segaf Al Jufri merupakan menteri kader dari PKS. Namun Irel membantah lagi. “Soal bantuan langsung tunai silahkan diatur oleh pemerintah,” kata dia.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita Terkait
Aksi 'Koboi' Dahlan Mewakili Masyarakat
Dahlan: Saya Bukan Banting Tapi Buang Kursi Tol
Dahlan Anjurkan Petugas Tol Jadi 'Loket Berdiri'
Dahlan Ngamuk, YLKI Terima Banyak Keluhan Tol
Curhat Dahlan Soal Tol, dari Antrean sampai E-Toll 'Memble'
Dahlan Minta Petugas Tol Semanggi Tak Jadi Korban
