Petugas SPBU sedang melakukan pengisian bahan bakar pertamax. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Pertamina Area Jawa Tengah dan Yogyakarta menambah persediaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjelang kenaikan harga BBM. Penambahan dilakukan dengan memperbanyak tangki timbun di Terminal BBM seluruh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dari semula hanya enam tangki berkapasitas 41,314 juta liter menjadi 13 tangki berkapasitas 92,314 juta liter.
“Sistem kami sudah terintegrasi dengan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sehingga bisa memonitor persediaan supaya tidak kosong atau kehabisan,” kata Heppy Wulansari, Asistant Manager External Relation Pemasaran BBM Retail Region IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 16 Maret 2012.
Untuk mengantisipasi gejolak menjelang kenaikan harga BBM yang direncanakan 1 April 2012, pada awal Februari lalu pihaknya telah membentuk tim satuan tugas internal Pertamina di kantor unit dan setiap terminal BBM atau depot. Selain itu, mereka juga memonitor persediaan dan ketersediaan LO (loading order) di SPBU melalui MS2 (manajemen stok di SPBU) yang terintegrasi antara Pertamina dengan SPBU melalui pesan singkat. Tujuannya supaya tidak ada SPBU yang kehabisan BBM.
Pihaknya juga mengantisipasi pembelian berlebihan yang kemungkinan muncul karena penimbunan menjelang kenaikan harga BBM. “Untuk Pertamax, kami menyediakan mobil tangki kapasitas 5 kiloliter. Sebelumnya pembelian Pertamax minimal 8 kiloliter, sekarang pengusaha SPBU bisa membeli Pertamax minimal 5 kiloliter,” kata dia.
Ia berharap konsumen tidak panik membeli BBM. Jika masyarakat menemukan penyimpangan atau penimbunan BBM, masyarakat diminta melapor ke polisi atau langsung ke Pertamina di nomor 500-000.
Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu menyatakan kompensasi terbaik bagi masyarakat saat ini bukanlah BLT, tetapi dialokasikan ke sektor transportasi dan sektor energi, terutama energi alternatif. Usul dia, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak sampai Rp 1.500 per liter, yaitu hanya Rp 1.000 saja.
“Jika kenaikan harga Rp 1.000 per liter, pemerintah pusat bisa menyimpan Rp 25 triliun. BLT cukup untuk sekitar 10 juta orang saja, sisa dananya untuk sektor energi alternatif dan transportasi,” kata dia.
