TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyambangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pagi ini. Mereka ingin meminta penjelasan seputar mafia pajak yang tengah terjadi akhir-akhir ini. "Kita ingin dengar ekspose (penjelasan) dari mereka, kenapa ini (mafia pajak) terulang kembali," ujar Wakil Komisi Hukum DPR Catur Sapto Edi, hari ini.
DPR meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak segera menangani kasus mafia pajak. “Kami minta Itjen Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Kenapa ini sampai terjadi?” kata Catur.
Ia berharap kasus mafia pajak segera dituntaskan karena pajak menyangkut persoalan vital pemasukan negara, mulai pajak minyak gas, pertambangan, hingga sumber daya alam lainnya. "Jelas ini yang harus kita jaga bersama," katanya.
Catur menegaskan, hasil ekspose kali ini rencananya akan menjadi bahan pembahasan yang akan dimasukkan dalam pembahasan Panitia Kerja Mafia Pajak DPR untuk merivisi Undang- Undang Mahkamah Agung mengenai Pengadilan Pajak.
Para wakil rakyat itu diterima petinggi Ditjen Pajak. Hadir juga Itjen Kementerian Keuangan, Wakil Ketua PPATK, dan Wakil Kabareskrim Mabes Polri.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terkait
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan
14 Agustus 2022
Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.
Baca SelengkapnyaAlasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan
5 Juni 2022
Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..
Baca SelengkapnyaBuntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu
28 Juli 2019
Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.
Baca SelengkapnyaSamsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor
28 November 2013
"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."
Baca SelengkapnyaPolisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor
4 Februari 2013
Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.
Baca SelengkapnyaDjoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor
3 Desember 2012
Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.
Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir
30 November 2012
Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.
Baca SelengkapnyaMA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin
28 November 2012
DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.
Baca SelengkapnyaHambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya
28 November 2012
Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso
28 November 2012
Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.
Baca Selengkapnya