Komisi Hukum DPR Datangi Kantor Pusat Ditjen Pajak  

Reporter

Editor

Selasa, 13 Maret 2012 11:43 WIB

Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. dok TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyambangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pagi ini. Mereka ingin meminta penjelasan seputar mafia pajak yang tengah terjadi akhir-akhir ini. "Kita ingin dengar ekspose (penjelasan) dari mereka, kenapa ini (mafia pajak) terulang kembali," ujar Wakil Komisi Hukum DPR Catur Sapto Edi, hari ini.

DPR meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak segera menangani kasus mafia pajak. “Kami minta Itjen Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Kenapa ini sampai terjadi?” kata Catur.

Ia berharap kasus mafia pajak segera dituntaskan karena pajak menyangkut persoalan vital pemasukan negara, mulai pajak minyak gas, pertambangan, hingga sumber daya alam lainnya. "Jelas ini yang harus kita jaga bersama," katanya.

Catur menegaskan, hasil ekspose kali ini rencananya akan menjadi bahan pembahasan yang akan dimasukkan dalam pembahasan Panitia Kerja Mafia Pajak DPR untuk merivisi Undang- Undang Mahkamah Agung mengenai Pengadilan Pajak.

Para wakil rakyat itu diterima petinggi Ditjen Pajak. Hadir juga Itjen Kementerian Keuangan, Wakil Ketua PPATK, dan Wakil Kabareskrim Mabes Polri.

JAYADI SUPRIADIN

Berita terkait

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.

Baca Selengkapnya

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..

Baca Selengkapnya

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.

Baca Selengkapnya

Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

28 November 2013

Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."

Baca Selengkapnya

Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

4 Februari 2013

Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.

Baca Selengkapnya

Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

3 Desember 2012

Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.


Baca Selengkapnya

Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

30 November 2012

Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Baca Selengkapnya

MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

28 November 2012

MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.

Baca Selengkapnya

Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

28 November 2012

Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

28 November 2012

Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.

Baca Selengkapnya