TEMPO.CO, Jakarta - Masuk investment grade setelah 14 tahun tenggelam serta angka pertumbuhan 6,5 persen adalah momen emas kebangkitan ekonomi Indonesia pada tahun 2011. Tapi apa yang harus dipertahankan dan apa yang perlu diwaspadai untuk tahun depan? Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Aviliani Malik, mengungkapkan analisisnya.

"Infrastruktur harus jadi fokus 2012 karena otomatis dari situ sektor riil akan jalan," ujar dia ketika dihubungi akhir tahun lalu.

Kenapa infrastruktur yang jadi "jualan" ekonomi Indonesia? Menurut Aviliani, alasannya karena 2012 adalah tahun akhir investasi, sedangkan tahun 2013 akan menjadi tahun politik menjelang Pemilihan Umum 2014. "Kita tidak bisa duga apa yang terjadi kalau habis momentum," ujar perempuan 49 tahun ini.

Beralih dari infrastruktur, penyerapan anggaran adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dibenahi. "Jangan sampai anggaran naik, tapi tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi," kata Aviliani. Diakuinya selama ini lambannya penyerapan anggaran telah mengganggu kelancaran berusaha di Indonesia.

"Tak kalah penting adalah gejolak krisis global," ujar dia. Krisis yang melanda Amerika Serikat lalu serta krisis Eropa pada dua tahun terakhir, bukan tidak mungkin dampaknya akan lebih mengena ke Indonesia.

Kuncinya, kata Aviliani, adalah tidak perlu panik. Pasar, kata Aviliani, tidak perlu bergejolak jika nilai indeks saham dan nilai tukar rupiah naik-turun. "Indeks naik-turun itu wajar, begitu juga rupiah kalau masih di kisaran 8.500-9.500," ujar dia.

Jadi, tiga poin di atas harus bisa jadi fokus pemerintah pada tahun depan. Jika memang pemerintah masih enggan membereskan urusan infrastruktur, maka pertumbuhan ekonomi tidak bergerak di angka 6,3 persen. "Tapi kalau jadi fokus, maka saya yakin bisa di atas tujuh persen," ujar Aviliani.

Sebenarnya, ia melanjutkan, masih banyak hambatan ekonomi yang hadir justru di dalam negeri, seperti birokrasi dan serentetan aturan yang tumpang tindih. "Presiden bisa potong kompas dengan buat Perpres, tidak harus tunggu menteri laporan," kata Aviliani.

Menurut Aviliani, jika Presiden bersedia membuat aturan yang pro-pasar, peraturan presiden dibenahi, maka masuknya kembali Indonesia dalam investment grade setelah 14 tahun bisa jadi bonus di masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

DIANING SARI