TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR RI akan memanggil Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, untuk dimintai penjelasannya mengenai proses dan hasil privatisasi Indosat. “Kita akan panggil dia pada masa persidangan Januari tahun depan,” ujar Paskah Suzzeta, anggota komisi V DPR kepada wartawan, usai paparan akhir tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Jakarta, Senin (30/12). Menurut Paskah, persetujuan privatisasi Indosat memang sudah ditetapkan oleh DPR. Tapi ada dua poin yang dipermasalahkan DPR. Pertama, transparansi proses karena adanya dugaan KKN dan kepemilikan yang dominan oleh satu pihak. “Kenapa semuanya harus asing, sehingga terjadi dominasi,” kata dia. Seperti diketahui pemerintah telah menetapkan Singapura Technologis Telemedia Pte (STT) sebagai pemenang investasi 42 persen saham milik pemerintah di PT Indonesian Satelite Coorporation Tbk (Indosat). Tapi hasil ini menimbulkan polemik. Banyak kalangan dan anggota DPR, termasuk ketua MPR Amien Rais, yang mempersoalkan terjadinya dominasi asing dan jatuhnya asset strategis. Dan para karyawan Indosat juga menentang dan menggelar aksi demonstrasi pekan lalu. Tapi menurut Paskah, dua poin yang dipermasalahkan DPR itu memang harus dibuktikan dulu. “Kalau memang terbukti, ya memang harus dibatalkan,” kata dia . Selain menurut dia, DPR mempermasalahkan, mengapa pemerintah tidak selektif dalam mengambil sebuah keputusan, yang menyangkut aset strategis negara dan kepentingan masyarakat. Dia menolak mengakui bahwa DPR terkesan tidak konsisten terhadp keputusannya. Sebelumnya komisi IX telah memberikan persetujuan privatisasi Indosat itu, tapi komisi IV malah meminta penundaan proses itu. “Pemerintah bisa saja ke DPR untuk mendapat dukungan politiik. Tapi sekarang pemerintah kan kurang dapat dukungan rakyat,” kata dia sambil menekankan lemahnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat. Karena itu lah, pada persidngan mendatang komisi IV, V, dan IX akan memanggil Laksamana Sukardi untuk meminta kejelasan mengenai berbagai polemik itu. Di tempat yang sama Ketua KPPU Syamsul Maarif, secara umum tidak mempermaslahkan hasil privatisasi Indosat. Menurutnya, KPPU memang memiliki wewenang untuk membatalkan sebuah transaksi. Tapi harus melalui prosedur dan bukti-bukti yang kuat bahwa itu memang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. “Indosat (privatisasi) kita belum sampai ke sana. Kita baru kumpulkan datanya,” ujar dia. Menurutnya, KPPU baru melihat monopoli pada struktur telekomunikasi di Indonesia. “Terjadi penguasaan 80 persen bisnis telepon di Indonesia oleh asing,” kata dia. tapi dia buru-buru menambahkan hal itu masih harus dibuktikan lebih lanjut saat STT melalui Indosat mengembangkan usahanya. Dia menjelaskan akan terjadi monopoli jika Indosat membatasi produksi atau suplai yang memiliki permintaan yang sangat tinggi. “Apakah nanti Indosat mengeluarkan pembatasan produksi, termasuk jasa yang permintaannya sangat tinggi dan kapasitasnya tinggi. Itu baru kita nilai terjadi persaingan yang tidak sehat,” tandas dia. (Yura Sahrul --- Tempo News Room)