TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berniat mengawasi proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi program pemerintah beberapa tahun terakhir untuk setoran ke APBN. Pengawasan itu perlu dilakukan agar tidak terjadi kontrol usaha yang dominan, persaingan yang tidak sehat, atau ketimpangan dunia usaha, yang berujung kepada terganggunya kepentingan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPPU Syamsul Ma'arif kepada wartawan, usai penyampaian Catatan Akhir Tahun 2002 KPPU, di Jakarta, Senin (30/12). Langkah ini perlu dilakukan, karena beberapa proses yang dilakukan belakangan ini sering menimbulkan kontroversi. Proses terakhir adalah privatisasi 42 persen saham milik pemerintah di Indosat. "Kami akan coba terus monitoring privatisasi BUMN. Akan kami lihat apakah privatisasi ini mempengaruhi dunia usaha," ujar dia. Menurutnya, privatisasi yang akan diawasi KPPU di masa mendatang adalah BUMN yang memiliki nilai dan berdampak besar bagi kontrol dunia usaha di Indonesia. Ada beberapa sektor yang patut mendapat perhatian, lanjutnya, yaitu sektor telekomunikasi, farmasi, perbankan, dan sebagainya. Langkah ini diakuinya, akan membuat KPPU sibuk tahun depan karena ada banyak BUMN besar seperti Indofarma, Semen Gresik, dan Bank Danamon yang diprivatisasi tahun depan. Hal ini, menurut Syamsul, tidak perlu dilakukan jika saja pemerintah mampu melakukan intermediasi isu persaingan usaha dalam kebijakan privatisasi BUMN. Dalam laporan akhir tahun KPPU, Syamsul juga mengungkapkan kesulitan lembaganya menyentuh pengusaha-pengusaha besar dalam mengambil keputusan atas suatu kasus. Pasalnya, ada resistensi pemburu rente dari pengusaha besar yang melakukan monopoli. "Ini karena masih ada proteksi khusus dari pemerintah," ujarnya. Keberadaan pemburu rente yang merupakan pemegang posisi dominan, katanya, tumbuh tanpa proses persaingan. Pasalnya, mereka hanya menggantungkan diri pada hubungan kolusif antara birokrasi dan pengambil kebijakan publik, dengan pengusaha klien. Masalah good corporate governance, kata Syamsul, juga terus terjadi. Dia mencontohkan, banyaknya pejabat pemerintah yang masuk ke jajaran komisaris padahal sebagai regulator tidak perlu menjadi pemain. Sedangkan Wakil Ketua KPPU Soy Pardede mengatakan, masih sering ditemui tantangan-tantangan keputusan yang dibuat KPPU oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Karena itu, lanjut Pardede, DPR diminta melakukan monitoring, seberapa jauh UU 5/1999 yang mengatur tugas KPPU, diimplementasikan terutama oleh PN dan MA. “Kami sampai risih menagih MA, karena kami tidak punya wewenang itu” katanya. Selama tahun 2002, KPPU telah menerima 65 kasus persaingan usaha, yang 20 kasus itu benar-benar merupakan wewenang tugas lembaga itu. Dari 20 kasus itu, hanya ada sembilan kasus yang telah diputuskan. Satu diantara sembilan kasus ini ditunda pengadilan adalah kasus Indomobil. (Yura Syahrul -Tempo News Room)