TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berjanji segera merealisasikan sejumlah rencana solusi untuk menekan biaya logistik yang tinggi. Wakil Presiden Boediono menyebut ada dua rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah.

Rencana tindak pertama, kata dia, didasarkan pada pemotongan biaya logistik berbasis sistem transportasi yang baik. Karena itu, tugas utama pemerintah adalah membangun infrastruktur transportasi dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia mencontohkan, pembangunan rel utara Jawa yang menggunakan dana dari APBN dan ditargetkan rampung di 2013.

Rencana aksi kedua dengan memobilisasikan Badan Usaha Milik Negara. Menteri BUMN Dahlan Iskan diharapkan bisa melihat tema-tema besar untuk meningkatkan kapasitas logistik nasional. "Daripada sepotong investasi yang tidak bermuara pada tema besar, lebih baik sama-sama.”

Dalam melaksanakan rencana aksi ini, kata Boediono, pemerintah terbuka pada Kamar Dagang Indonesia dan pelaku usaha. “Tidak hanya terbatas pada perusahaan kita sendiri, tapi pada perekonomian nasional dan kehidupan bangsa," ujar Boediono.

Ia menilai jika indeks biaya logistik turun pangkat, maka akan berdampak luas pada perekonomian nasional. Tapi sebaliknya, jika indeks biaya logistik naik, dampaknya juga luar biasa dan tidak dihitung secara rupiah dalam jangka pendek.

Terutama untuk integrasi ekonomi nasional. "Dengan sistem logistik yang menjangkau semua daerah, maka ekonomi akan semakin terintegrasi. Harga makin baik di tiap daerah," katanya. Hal ini yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, masih banyak sistem logistik yang bolong. Misalnya, perbedaan ongkos kirim membuat biaya logistik pengiriman barang antarpulau bisa mencapai 2-3 kali lipat dari ke luar negeri. "Ini ketimpangan yang membawa ekonomi kita terpotong-potong," ucap Boediono.

FEBRIANA FIRDAUS