TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat meminta pergantian beberapa menteri di bidang ekonomi bisa menjawab persoalan bangsa khususnya dalam bidang pangan. Pemerintah diminta memetakan persoalan ekonomi dan pangan dengan lebih terukur dengan perombakan kursi kabinet dan penambahan beberapa wakil menteri.

“Orang-orang terbaik anggapan Presiden yang duduk di kementerian bidang ekonomi akan kami pantau terus-menerus untuk mengawal terpenuhinya target utama swasembada pangan pada 2014”, kata anggota Komisi Pertanian DPR Ma'mur Hasanuddin, Rabu, 19 Oktober 2011.

Ma'mur menilai perubahan formasi di beberapa kementerian cukup melegakan, terutama posisi Menteri Perdagangan yang bergeser dari Mari Pangestu menjadi Gita Wirjawan. Namun pergantian pada orang yang baru di berbagai kementerian ekonomi termasuk menteri perdagangan masih akan dibuktikan tiga hingga enam bulan ke depan.

Dia juga menyayangkan masih adanya pilih kasih dalam pemilihan formasi menteri bidang ekonomi yang baru. “Ketika memilih menteri, sangat terlihat formasi keterwakilan etnis, dan sangat kentara unsur suka-tidak suka (like and dislike)," kata dia.

Seharusnya, kata dia, Presiden memilih pejabat berdasar performa kerja dan keberpihakan pada rakyat kecil. Lebih jauh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi diharapkan mampu melakukan kerja-kerja positif untuk mendukung perangkat terwujudnya swasembada pangan.

“Industri pangan dalam negeri selama ini menjadi mandul akibat kebijakan impor yang selalu membuat gejolak politik pangan dalam negeri. Dengan mudahnya segala barang yang diperlukan yang tinggal beli dari luar membuat tidak ada keberpihakan riset dalam negeri baik sisi anggaran maupun kinerja. Bagaimana melakukan riset jika anggarannya sangat minim," ucap Ma'mur.

Yang terakhir harapan Ma'mur adalah dengan berubahnya wakil menteri pertanian diharapkan dapat menyinergikan kebijakan Kementerian Pertanian terkait pangan. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan yang kini sangat menguasai data karena sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik diharapkan bisa menguatkan sistem pendataan pangan.

Dengan begitu kebijakan impor tanpa basis data yang jelas, menurut dia, bisa diminimalkan. “Kementerian Pertanian juga mampu melawan kebijakan impor pangan pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan," ujar dia lagi.

ROSALINA