TEMPO Interaktif, Indramayu - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan pemerintah belum menyiapkan langkah penghematan premium sebanyak 2,5 juta kiloliter seperti yang diminta oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. "Langkah tepatnya akan kami diskusikan dengan Komisi 7 DPR RI," ujarnya dalam pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 11 Oktober 2011.
Dia menuturkan, dalam penerapan dan langkah pembatasan bahan bakar, pemerintah harus membahasnya dengan Komisi Energi. Pemerintah juga harus membahas soal hal kewilayahan dan pengguna yang berhak mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana yang menjadi perhatian Badan Anggaran.
Soal pengaturan konsumsi BBM subsidi akan dicantumkan dalam perubahan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 jo Perpres No 9 Tahun 2006 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Evita menargetkan revisi peraturan presiden tersebut sudah dapat diselesaikan sebelum Desember sehingga pengaturan konsumsi BBM subsidi tahun depan sudah ada dasar hukumnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, menjaga alokasi BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter sesuai dengan APBN 2012 saja sudah membutuhkan banyak usaha. "Karena kalau ikuti tren tanpa usaha bisa mencapai 44 juta kiloliter," ujarnya.
Permintaan Badan Anggaran untuk menekan porsi konsumsi premium sebanyak 2,5 juta kiloliter, menurut dia, berarti sama dengan meminta pemerintah melakukan upaya ekstra yang lebih kuat. "Bagaimana langkah pembatasannya itu urusan Kementerian ESDM," kata dia.
Yang pasti, Hatta yakin pelaksanaan pembatasan sudah dapat dijalankan pada 2012, setidaknya mulai bulan April. Menurut dia, Kementerian ESDM sebagai lembaga teknis sudah siap untuk menjalankan program tersebut. "Dari Januari pun sudah bisa," katanya yakin.
APBN 2012 memutuskan kuota BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter dengan rincian premium 24,4 juta kilo liter dan minyak tanah serta solar sebanyak 15,6 juta kiloliter. Namun, Badan Anggaran meminta pemerintah untuk dapat menekan lagi alokasi BBM subsidi jenis premium sebanyak 2,5 juta kiloliter. Alasannya, agar subsidi bisa lebih tepat sasaran dan dimanfaatkan di sektor lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
