TEMPO Interaktif, Jakarta:Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek pembungaan adalah haram."Ini artinya umat Islam tidak diperbolehkan melakukan tansaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut," kata Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin kepada wartawan dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/12) malam. Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional ini tidak berlaku mutlak untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah. Untuk di wilayah ini diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip darurat atau hajat (kebutuhan).Adapun untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. "Seperti di Jakarta," ujar Maruf. Masih adanya ketentuan darurat ini, kata Ma'ruf, dikarenakan pihak MUI juga mempertimbangkan akses jaringan lembaga keuangan syariah, agar fatwa ini tidak menyulitkan umat Islam. Bujukan BIMa'ruf juga mengakui adanya bujukan dari Bank Indonesia. "BI memang meminta agar kita menetapkan fatwanya tidak bersifat mutlak, melainkan juga memperkenankan prinsip darurat dan kita memang setuju," katanya. MUI sendiri sebenarnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa ini pada tahun 2004. Tetapi pertimbangan banyaknya agenda nasional tahun 2004 seperti Pemilu dikhawatirkan akan menunda kembali fatwa ini. "Jadi sekarang saja, mumpung ada ijtima ulama," kata Ma'ruf sambil tersenyum. Sebelumnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah. Tetapi di situ dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia masih besifat darurat. "Sekarang tidak lagi," ujar Ma'ruf. Walaupun demikian, kata Ma'ruf, tidak berarti seluruh transaksi dengan lembaga keuangan diharamkan. Transaksi bank konvensional seperti transfer uang tidaklah haram. "Karena tidak berdasarkan perhitungan bunga tetapi merupakan jasa biasa atau fee basedincome," katanya. Sedangkan aktivitas transaksi keuangan lain, seperti tabungan, kredit, simpan pinjam, atau lainnya yang didasarkan kepada perhitungan bunga, adalah haram hukumnya. Dasarnya adalah pembungaan tersebut merupakan riba. Fatwa MUI yang disusun banyak ulama setelah melakukan pembahasan yang rumit dengan merujuk banyak kitab, menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba nasi'ah, yakni tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Bahkan MUI menilai bahwa bunga uang dari simpanan/pinjaman yang berlaku saat ini lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al Quran karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak ampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. "Padahal sekarang bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi," kata KH Malik Madani yang membacakan rumusan fatwa tersebut kepada para ulama dan wartawan yang hadir.Selain itu, ketetapan keharam bunga bank juga telah dinyatakan oleh keputusan tiga forum ulama internasional, yaitu Majma'ul Buhuts al Islamiyyah di Mesir pada Mei 1965, Majma' al Fiqh al Islami di Jeddah, Arab Saudi, pada Desember 1985, Majma' Fiqh Rabithah al A'lam al Islami di Mekkah, Arab Saudi, pada bulan Rajab 1406 H. Amal Ihsan - Tempo News Room