Kuota BBM Naik, Kemenkeu Duga Terjadi Salah Kelola

Reporter

Editor

Senin, 12 September 2011 18:59 WIB

TEMPO/ Dasril Roszandi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementrian Keuangan menilai kalau sampai terjadi pembengkakan komsumsi bahan bakar minyak dari target komsumsi 40 juta kiloliter artinya ada yang salah dalam pengaturan. "Artinya ada yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Itu aja sudah," ujar Bambang Brodjonogoro Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian dalam rapat kerja dengan DPR, Senin 12 September 2011.

Bambang menegaskan untuk menambah kuota yang telah ditentukan tidak mungkin membahas kembali anggaran pendapatan belanja negara. Kementrian Keuangan belum bisa memutuskan strategi apa yang akan dilakukan untuk menutup pembengkakan kuota BBM. "Masa harus ada pembahasan APBNP jilid 2, tidak munngkin dong.":

APBN-P 2011 menetapkan kuota BBM subsidi sebanyak 40,49 juta kiloliter. Kuota tersebut lebih tinggi dari jatah sebelumnya yang hanya sebanyak 38,5 juta kiloliter. Pertamina menilai, kuota itu tetap tidak cukup dengan pola konsumsi masyarakat yang belum disertai dengan pengaturan. Berdasarkan perhitungannya, minimal kuota yang diperlukan hingga akhir tahun adalah sebanyak 40,9 juta kiloliter. Bahkan berbagai kalangan memprediksi kuota BBM bisa mencapai 41 sampai 42 kiloliter.

Bambang menegaskan pihaknya juga belum memastikan melakukan realokasi anggaran untuk memabah kuota BBM."Nanti dipikirkan sama-sama. Tapi Intinya tidak ada yang menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.


ALWAN RIDHA RAMDANI


Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

22 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

7 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

8 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

9 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

18 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

29 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

40 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

49 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

52 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya