Pelaksanaan ujian CPNS Kota Makassar(10/12).TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Perindustrian bakal kekurangan sekitar 2.500 pegawai negeri sipil (PNS) pada 2014. "Saat itu, 40 persen pegawai pensiun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari di Kantor Kementerian Perindustrian, Selasa malam, 23 Agustus 2011.
Hal itu berdasarkan hitungan kasar dari jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang mencapai 2.600 orang. Jika 40 persen pegawai pensiun, berarti ada sekitar 1.000 orang. Jadi, sisa pegawai 1.600 orang. Idealnya pegawai negeri di Kementerian Perindustrian mencapai 3.500 orang.
Pegawai yang pensiun tersebar merata mulai eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Jika eselon 1 pensiun, bisa jadi eselon 2 di bawahnya juga pensiun. Sebab kemungkinan mereka satu angkatan. Kementerian Perindustrian pernah melakukan moratorium PNS sejak awal 1990 hingga 2002.
Ditambah lagi dengan adanya kebijakan moratorium PNS yang bakal berlaku mulai September, membuat pegawai berkurang setiap tahun. Biasanya dalam setahun ada 300 pegawai yang pensiun, sementara perekrutan hanya 200 orang. Moratorium ini juga membuat sekitar 70 tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi PNS.
Tapi karena moratorium sudah menjadi kebijakan bersama, Kementerian Perindustrian akan patuh. "Saya mengerti perekrutan PNS, khususnya di daerah sangat besar," kata dia. Pegawai perindustrian di daerah mencapai 6 ribu orang. "Dalam dua tahun ini saatnya menghitung kembali kebutuhan pegawai yang riil dan sesuai bidangnya."
Pemerintah menunjukkan keseriusannya menghentikan penerimaan pegawai negeri. Surat Keputusan Bersama (SKB) Moratorium Penerimaan PNS akan diteken oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Rabu ini.
Moratorium disepakati berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2012. Namun komitmen ini, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, bukan berarti tidak ada penerimaan PNS sama sekali. “Tentu diperkenankan penerimaan pegawai secara selektif,” ujar Agus.
