TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berkukuh enggan melepas garam impor yang tertahan di Pelabuhan Ciwandan, Banten, awal Agustus lalu. Garam yang diimpor oleh PT Sumatraco Langgeng Makmur itu hingga kini masih disegel kepabeanan pelabuhan. "Saya tidak mau memasukkan sampai musim panen selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2011.

Agar kasus serupa tak terulang, Fadel meminta impor garam untuk konsumsi dihentikan sementara. Dia yakin produksi garam konsumsi tahun ini mencapai 1,2 juta ton. Sedangkan garam konsumsi yang dihasilkan panen petani mencapai 300-400 ribu ton. "Tinggal kami dorong industri lain saja untuk tambahan produksinya.”

Kementerian Kelautan menyegel 11.800 ton garam asal India milik Sumatraco. Sesuai acuan tahun lalu, Kementerian menilai garam senilai Rp 7 miliar itu memiliki izin impor kedaluwarsa. Garam itu masuk ke Indonesia berbarengan dengan musim panen raya garam yang ditetapkan pada Agustus. Sehingga, menurut aturan itu, tak boleh ada impor selama Juli-Oktober.

Mengenai nasib Sumatraco yang terancam bangkrut bila garam yang ditahan tak segera keluar, Fadel tidak mau banyak menanggapinya. Fadel berkeras garam milik Sumatraco masuk dengan izin kedaluwarsa. "Saya sudah baca di koran. Suruh mereka bikin laporan kepada saya. Bilang Pak Menteri mau bertemu langsung. Saya siap berhadapan.”

Tapi, belum selesai kasus garam Sumatraco, muncul lagi kejadian serupa. Ada garam impor dari India sebanyak 29 ribu ton yang masuk ke Sumatera Utara. "Kami mau segel lagi garam itu. Kapalnya sedang dibongkar. Saya kecewa garam itu juga jelek kualitasnya,” ujarnya. “Mereka dapat izin, hanya waktunya kedaluwarsa. Seharusnya masuk sebelum musim panen."

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertanian dan Kelautan Kementerian Perekonomian, Diah Maulida, mengatakan, status garam impor yang disegel bisa dikuasai negara bila belum ada tindakan apa pun atas persetujuan importir dan Kementerian Perdagangan. “Kami ingin secepatnya ada keputusan dari Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Diah berharap keputusan Kementerian Perdagangan soal status garam impor tidak berlarut-larut. Alasannya, keputusan tersebut mempengaruhi perhitungan jumlah carry over (pengalihan) kebutuhan garam tahun ini dan tahun mendatang. "Kalau sudah cukup, ya, tidak perlu impor atau pun impornya sangat kecil. Tapi untuk garam industri kita masih perlu kerja keras," tutur Diah.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bakal segera mencari solusi terkait kisruh impor garam yang ditolak Menteri Kelautan namun didukung Menteri Perdagangan. Terkait rencana pemusnahan garam impor ilegal milik Sumatraco, ia sudah minta kedua kementerian untuk menyelesaikannya. “Tidak ada ribut-ribut, kok," ujar Hatta.

Sebelumnya, Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, mengatakan, garam asal India yang disegel belum dikategorikan garam impor. Sebab, belum ada Surat Perintah Pengeluaran Barang. Sementara garam itu disegel saat baru tiba di Indonesia. Ia berharap kasus garam impor ilegal itu diselesaikan dengan cara reekspor, bukan pemusnahan.

ROSALINA | ALWAN RIDHA RAMDANI