TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Kehutanan mencatat masih ada masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kehutanan. Jumlahnya mencapai 35 persen dari total penduduk.
"Permasalahan dan tanggung jawab lain dalam pembangunan kehutanan ialah masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan menjadi salah satu yang perlu terus diupayakan bersama untuk mengurangi angka kemiskinan," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dalam acara "Temu Wicara Pemenang Lomba Penghijauan", di Hotel Gran Cempaka, Kamis, 18 Agustus 2011.
Dia menambahkan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sejak tahun 2008 pemerintah telah mengembangkan model desa konservasi (MDK). Hingga kini, telah terbentuk kelembagaan di 132 MDK, 77 desa binaan Balai Taman Nasional (BTN), dan 55 desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Pembangunan kehutanan, lanjut Menteri Zulkifli, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan hutan serta lingkungan. Karena itulah, Zulkifli menilai peran sektor kehutanan dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk mencapai itu, maka kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan tentu menjadi prioritas kementerian.
"Dalam mendukung kebijakan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, penyuluhan merupakan kegiatan strategis dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM serta mendorong masyarakat agar dapat menjadi pelaku pembangunan," ungkapnya.
Sementara itu, ucapnya, adapun komitmen pemerintah terhadap penyuluhan tersebut ditunjukkan dengan pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Pembentukan badan tersebut, merupakan amanat dari UU No 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan akses legal yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta mengelola hutan, baik dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hudan Desa (HD), dan Hutan Rakyat Kemitraan. Secara spesifik, Perum Perhutani mengembangkan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).
Untuk realisasinya, pemerintah membentuk kebun bibit rakyat (KBR) untuk dimanfaatkan masyarakat sebanyak 8.016 unit atau 400,8 juta batang bibit. Pada 2011 sendiri, KBR yang dibangun sebanyak sepuluh ribu unit dengan 500 juta bibit pada 10.000 desa.
ROSALINA
Berita terkait
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
31 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
31 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca SelengkapnyaPemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024
31 hari lalu
Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.
Baca SelengkapnyaPengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal
31 hari lalu
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.
Baca SelengkapnyaTingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen
34 hari lalu
Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.
Baca SelengkapnyaHari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan
38 hari lalu
Hari Hutan Internasional diperingati setiap 21 Maret. Sejarahnya dimulai 2012 yang diprakarsai oleh PBB untuk membantu dan mendukung konservasi hutan
Baca SelengkapnyaAgar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok
38 hari lalu
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem blok.
Baca SelengkapnyaTaman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka
39 hari lalu
KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaOIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis
41 hari lalu
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.
Baca SelengkapnyaJangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau
41 hari lalu
Saat sedang pergi ke hutan atau gunung dan bertemu harimau, sebaiknya jangan panik. Berikut beberapa tips menyelamatkan diri saat bertemu harimau.
Baca Selengkapnya