Holding BUMN Perkebunan Berpotensi Jadi Perusahaan Dunia  

Reporter

Editor

Kamis, 11 Agustus 2011 08:58 WIB

Buruh karet membawa getah hasil sadapan dikawasan perkebunan karet PTPN XII desa Mumbulsari, Jember, Selasa (19/7). Ratusan buruh karet yang menyadap dan mengumpulkan getah karet ini mendapatkan upah harian sebesar 17 ribu hingga 21 ribu. Masa rontok daun pohon karet membuat jumlah produksi karet diperkebunan ini mengalami penurunan. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Holding badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara I (Persero) hingga PT Perkebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dinilai berpotensi menjadi perusahaan perkebunan terbesar di dunia.

“Kalau sudah terbentuk, holding company BUMN perkebunan bisa menjadi perusahaan besar," kata Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN Megananda Daryono di Kantor Kementerian BUMN, Rabu, 10 Agustus 2011. "Kami berharap BUMN perkebunan itu bisa direalisasikan."

Seperti diketahui, total aset mereka sekitar Rp 44 triliun dengan pendapatan sekitar Rp 40 triliun pada akhir tahun 2010. Kinerja sejumlah BUMN perkebunan juga mengalami peningkatan yang signifikan pada semester pertama tahun ini. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengalami peningkatan pendapatan sekitar 30,76 persen, dari Rp 2,41 triliun menjadi Rp 3,15 triliun pada tahun ini. Kenaikan tersebut mendorong naiknya laba bersih sekitar 48,80 persen, dari Rp 413,54 miliar menjadi Rp 615,36 miliar.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) mengalami peningkatan pendapatan sekitar Rp 58,74 persen, dari Rp 1,61 triliun menjadi 2,55 triliun. Kenaikan tersebut mendorong kenaikan laba bersih sekitar 202,76 persen, dari Rp 59,07 miliar menjadi Rp 178,8 miliar.

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) mengalami peningkatan pendapatan sekitar 20,62 persen, dari Rp 2,03 triliun menjadi Rp 2,45 triliun. Kenaikan tersebut mendorong kenaikan laba bersih sekitar 157,44 persen, dari Rp 175,07 miliar menjadi Rp 450,69 miliar.

Sementara PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) mengalami peningkatan pendapatan sekitar 70,76 persen, dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,23 triliun. Kenaikan tersebut mendorong kenaikan laba bersih sekitar 64,80 persen, dari Rp 100,98 miliar menjadi Rp 166,41 miliar.

Menurut Megananda, peningkatan kinerja beberapa BUMN tersebut disebabkan peningkatan produksi dan kenaikan harga jual dua komoditas utama, yaitu karet dan sawit, yang cukup signifikan. Mengenai tingkat produksi, menurut Megananda, produksi CPO (crude palm oil) sejumlah PTPN pada 2010 sekitar 2,7 juta ton. Sedangkan produksi karet sekitar 250 ribu ton.

Harga karet masih di atas US$ 5, bahkan pernah mencapai kisaran US$ 6. “Sementara harga CPO (crude palm oil) masih sedikit turun dibandingkan bulan lalu," ujarnya "Tapi masih di harga sekitar Rp 7.000 per kilogram. Itu net di luar PPN. Jauh di atas RKAP yang sekitar Rp 6.700 per kilogram sudah termasuk PPN.”

Kenaikan tersebut yang akhirnya dinilai menjadi potensi jika BUMN perkebunan digabung menjadi suatu holding company. Itu juga sejalan dengan rencana Kementerian BUMN yang ingin melakukan perampingan jumlah BUMN yang ada. Saat ini konsep holding tersebut masih dalam proses finalisasi di tingkat pemerintah.

“Dengan holding juga diharapkan bisa membantu meningkatkan kinerja sejumlah PTPN yang masih kurang baik, seperti PTPN I, II, dan XIV,” lanjut Megananda.

EVANA DEWI

Berita terkait

Kemenhub Teken Kerja Sama PSO Angkutan Laut Tahun Anggaran 2024, Apa Saja yang Diatur?

30 Desember 2023

Kemenhub Teken Kerja Sama PSO Angkutan Laut Tahun Anggaran 2024, Apa Saja yang Diatur?

Kemenhub menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan PSO untuk Kapal Perintis, Tol Laut hingga Kapal Khusus Ternak Tahun Anggaran 2024.

Baca Selengkapnya

LRT Jabodebek Dapat Subsidi Hampir Rp 120 Miliar, Akan Digunakan untuk Apa?

8 Desember 2023

LRT Jabodebek Dapat Subsidi Hampir Rp 120 Miliar, Akan Digunakan untuk Apa?

Kemenhub dan PT KAI menandatangani perjanjian PSO LRT Jabodebek senilai hampir Rp 120 miliar pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Dirut Transjakarta Klaim Layanan tidak akan Turun Meski ada Evaluasi Subsidi

19 September 2023

Dirut Transjakarta Klaim Layanan tidak akan Turun Meski ada Evaluasi Subsidi

Subsidi operasional Transjakarta yang awalnya sebesar Rp3,9 triliun turun menjadi Rp3,57 triliun

Baca Selengkapnya

MTI Ungkap Alasan Mengapa Operasional Bus Transjakarta Perlu Dievaluasi

19 September 2023

MTI Ungkap Alasan Mengapa Operasional Bus Transjakarta Perlu Dievaluasi

Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengungkap sejumlah alasan perlunya evaluasi terhadap operasional Bus Transjakarta.

Baca Selengkapnya

Banyak Bus Transjakarta yang Beroperasi Tanpa Penumpang Dianggap Bebani APBD

16 September 2023

Banyak Bus Transjakarta yang Beroperasi Tanpa Penumpang Dianggap Bebani APBD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi kebutuhan operasional bus Transjakarta tiap jamnya.

Baca Selengkapnya

RUU BUMN Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Erick Thohir Sebut Isinya Akan Jawab soal PSO, PMN, Cucu Usaha...

1 September 2023

RUU BUMN Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Erick Thohir Sebut Isinya Akan Jawab soal PSO, PMN, Cucu Usaha...

Erick Thohir menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN dapat rampung pada bulan September 2023. Akan berisi apa saja beleid tersebut?

Baca Selengkapnya

LRT Jabodebek, MTI Usul Tarif 3 Rute Terjauh Rp 20 Ribu Saja

21 Agustus 2023

LRT Jabodebek, MTI Usul Tarif 3 Rute Terjauh Rp 20 Ribu Saja

Diingatkan tujuan utama LRT Jabodebek atau setiap angkutan massal adalah agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi.

Baca Selengkapnya

Daftar Lengkap Tarif LRT Jabodebek Setelah Disubsidi Pemerintah

19 Agustus 2023

Daftar Lengkap Tarif LRT Jabodebek Setelah Disubsidi Pemerintah

Kemenhub telah merumuskan pemberian subsidi LRT Jabodebek. Ini perbandingan tarif usulan dari operator dengan tarif bersubsidi di sejumlah rute.

Baca Selengkapnya

Asal Muasal Menhub Sebut Orang Kaya Berdasi Jadi Target Penumpang Bayar Mahal Tarif KRL

29 Desember 2022

Asal Muasal Menhub Sebut Orang Kaya Berdasi Jadi Target Penumpang Bayar Mahal Tarif KRL

Menhub Budi Karya mengatakan bahwa orang kaya berdasi bakal dikenakan tarif tiket KRL Commuter Line yang lebih mahal. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kemenhub Blak-blakan Soal Tarif KRL Naik Tahun Depan

13 Desember 2022

Kemenhub Blak-blakan Soal Tarif KRL Naik Tahun Depan

Kemenhub menunggu waktu yang tepat sampai pihaknya siap memutuskan tarif KRL baru yang akan berlaku mulai tahun depan.

Baca Selengkapnya