TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menolak tawaran peserta lelang yang masuk pada Selasa, 9 Agustus 2011. Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan total penawarannya sendiri sebesar Rp 10,5735 triliun.
"Kami menolak karena bit yang ditawarkan melewati bencmark yang kami tetapkan," ujar Rahmat di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2011.
Selain itu, penolakan penawaran tersebut telah mempertimbangkan perkembangan harga di pasar dan juga outlook ke depan. Rahmat juga menilai, ada upaya test the water dari para investor terhadap SUN yang ditawarkan.
Pemerintah, ujar Rahmat, sengaja tidak menerima penawaran terlalu tinggi karena masih menghargai instrumen cukup rendah. "Kalau harga obligasi yang dilelang sangat rendah, lalu kami ambil bit tertinggi itu akan melahirkan bencamark baru dan akan memicu koreksi. Ini berbahaya," tandasnya.
Lebih lanjut Rahmat mengatakan, penolakan penawaran lelang SUN untuk menjaga governance dan dalam rangka memelihara pasar. Keenam seri SUN yang ditolak oleh pemerintah adalah seri SPN03111110 (new issuance), SPN12120810 (new issuance), FR0055 (reopening), FR0053 (reopening), FR0056 (reopening), FR0057 (reopening)
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
1 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaHarga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
6 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
7 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
8 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
28 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca SelengkapnyaCIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu
35 hari lalu
CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
39 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
48 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
51 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu SPT Tahunan?
55 hari lalu
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Baca Selengkapnya