IMF: Pendanaan Infrastruktur di Indonesia Tidak Bermasalah
Reporter
Editor
Kamis, 21 Juli 2011 19:13 WIB
REUTERS/Jonathan Ernst
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan Indonesia tidak mempunyai masalah dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia justru pada tataran implementasi.
Kepala IMF Asia Pasifik Thomas Rumbaugh mengatakan likuiditas untuk pembiayaan infrastruktur bukanlah isu bagi Indonesia. “Likuiditas cukup tinggi datang dari luar masuk ke Indonesia,” kata Thomas dalam dalam diskusi Indonesia Economic Review 2011and Beyond: Progress, Opportunity and Risk di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis 21 Juli 2011.
Thomas mengatakan kendala pengembangan infrastruktur di Indonesia terutama terletak pada sulitnya pembebasan lahan. Seharusnya, kata Thomas pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur.
IMF berpandangan masih kurangnya infrastruktur tetap menjadi salah satu kendala terbesar untuk meningkatkan potensi pertumbuhan di Indonesia. “Mendorong pembangunan infrastruktur ini tetap merupakan isu penting,” kata Thomas yang juga ekonom senior di IMF.
Kepala ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan menilai pemerintah harus mempercepat proyek-proyek infrastruktur agar mampu menyerap aliran modal asing yang masuk dengan deras saat ini. Langkah ini sekaligus sebagai stimulus bagi pihak swasta dalam mengembangkan sektor manufaktur.
Fauzi belum melihat langkah pemerintah untuk segera menyerap modal asing itu masuk ke proyek infrastruktur. Proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) dia nilai masih sebatas rencana. “Sekarang yang penting proyeknya dulu, dulu tahun 2005 ada infrastruktur summit dengan nilai US$ 145 miliar, tapi sampai sekarang tidak lebih dari 5 persen proyek yang dibangun,” katanya.
Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi UGM Tony Prasetyantono mengatakan pembangunan infrastruktur akan menjadi pertimbangan sektor swasta untuk mengembangkan aktivitas perekonomian. “Pembangunan infrastruktur perlu percepatan sebagai stimulus bagi sector swasta untuk juga masuk ke infrastruktur,” katanya.
