TEMPO Interaktif, Jakarta- Kalangan pengusaha mengusulkan agar pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Usul tersebut dimaksudkan supaya harga bahan bakar menyesuaikan dengan pasar dunia. "Mudah-mudahan, dalam waktu tidak terlalu lama, pemerintah bisa menentukan sikap terkait kenaikan harga minyak," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Erwin Aksa, setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden kemarin.
Menurut Erwin, subsidi yang diberikan pemerintah untuk penggunaan bahan bakar minyak sudah terlalu besar. Imbasnya, kemampuan belanja modal negara menjadi sangat terbatas. Padahal, jika subsidi dipangkas, dananya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Selama ini, kata dia, kalangan pengusaha sudah terbiasa merasakan fluktuasi harga minyak dunia. Industri membeli bahan bakar dengan harga internasional. "Itu sudah berjalan sekian tahun, dan dunia usaha mampu menyesuaikan diri."
Dalam pandangan pengusaha, menurut Erwin, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hal ini terkait dengan buruknya sarana jalan di Indonesia. "Banyak jalan tidak memiliki aspal, dan ini membuat ekonomi biaya tinggi," tuturnya.
Adapun ihwal dampak kenaikan bahan bakar terhadap masyarakat miskin, kata dia, pemerintah bisa memberikan kompensasi. "Misalnya dengan bantuan tunai langsung."
Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz mengingatkan, tanpa kenaikan bahan bakar, konsekuensinya subsidi bakal membengkak. Lonjakan subsidi ini bisa menambah defisit anggaran dari 1,8 persen pada 2010 menjadi 2,1 persen pada tahun ini.
Kenaikan ini, kata Harry, lantaran subsidi bahan bakar menjadi Rp 120,8 triliun dari Rp 95,9 triliun. Selain kenaikan anggaran subsidi, volume bahan bakar melonjak dari 38,6 juta kiloliter menjadi 40,5 juta kiloliter.
Untuk menambal defisit, kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, pemerintah akan memangkas rencana belanja negara dari Rp 80 triliun menjadi Rp 30 triliun. Penghematan Rp 50 triliun ini termasuk juga terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
Namun, meski defisit anggaran bertambah dan subsidi membengkak, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar. Alasannya, kata dia, pemerintah tidak semata-mata memperhatikan tekanan fiskal. Pemerintah juga mesti mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Bagaimana kalau inflasi naik, kemudian daya beli masyarakat menurun, akhirnya angka kemiskinan ikut naik," kata Hatta, pekan lalu. Dia menambahkan, butuh waktu lama untuk menstabilkan kondisi pasca-kenaikan harga bahan bakar.
ALI NY | EKO ARI WIBOWO | IQBAL MUHTAROM
