TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah harus memperhatikan kelompok hampir miskin yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan (near poor). “Karena yang paling banyak justru ada pada near poor,” ujar Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Widianto kemarin.
Mantan Deputi Kepala Bappenas itu menilai program pemberantasan kemiskinan tak akan efektif jika tak menyentuh kelompok near poor. Ia mencontohkan, pada 2010, sebanyak 13,5 juta penduduk Indonesia keluar dari garis kemiskinan.

Namun angka itu menjadi tak terlalu berarti karena, pada saat yang sama, sebanyak 12 juta penduduk lainnya kembali masuk ke garis kemiskinan. “Pemerintah harus melihat juga berapa banyak penduduk yang kembali menjadi miskin,” dia menegaskan.
Menanggapi menurunnya angka kemiskinan 2011, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Bambang menilai batas garis kemiskinan cenderung berubah setiap tahunnya. Agar angka tersebut menjadi semakin rendah, Bambang menjelaskan, pemerintah harus meningkatkan program jaminan sosial.

Program jaminan sosial yang ditujukan kepada masyarakat near poor ini dinilai dapat membantu mencegah meningkatnya angka kemiskinan pada tahun-tahun mendatang. Misalnya, berupa bantuan bidang pendidikan dan kesehatan.

BPS merilis angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2011 menurun sebesar 12,49 persen. Pada 2010, tercatat jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 31,02 juta orang, sedangkan pada 2011 turun menjadi 30,02 juta orang.

Garis kemiskinan per Maret 2011 adalah Rp 233.740 per kapita per bulan. Sedangkan penduduk near poor ukurannya sekitar 1,2 kali garis kemiskinan atau Rp 280.488 per kapita per bulan. Jumlah mereka mencapai 60 juta penduduk.

ADITYA BUDIMAN